Sering Ingatkan Menteri Fokus Kerja, Jokowi Disarankan Reshuffle
Presiden RI Joko Widodo pagi tadi telah bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS), untuk berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS atau ASEAN-US Special Summit (AUSS) selama dua hari. Namun sebelum berangkat, pada Pembukaan Rapat Paripurna Kabinet Senin (9/5), Presiden memberikan wejangan kepada jajaran menteri kabinetnya agar bekerja sesuai koridor tugas mereka.
Ini menjadi kedua kalinya dalam waktu satu bulan, Presiden mengingatkan menteri-menterinya untuk fokus bekerja, dan tidak terganggu dengan agenda politik terkait pelaksanaan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pesan yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk ketidakpuasan presiden terhadap jajaran menterinya.
“Hanya saja saya melihat, kurang elegan kalau Jokowi mengingatkan menteri-menterinya selalu di depan umum,” kata Jamil saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (10/5).
Akan tetapi, daripada menyindir di muka umum, menurutnya lebih baik jika Jokowi memanggil menteri yang bersangkutan dan mengevaluasinya secara langsung.
Selain memberikan wejangan, kata Jamil Presiden mestinya juga memberikan tindak lanjut konkrit, jika peringatan sudah tak ampuh lagi untuk mengontrol kinerja menteri. Misalnya dengan menggunakan hak prerogatif dengan melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet.
Salah satu menteri yang menurutnya sudah keluar dari jalur bidang kerjanya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini menyangkut pernyataannya terkait penundaan pemilu. “Misalnya Menko Marves harusnya dia diberi sanksi. Kalau menurut saya diganti saja,” ujarnya.
Selain sudah keluar koridor pekerjaannya sebagai menteri, Luhut juga menimbulkan polemik tersendiri karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi, justru menolak gagasan untuk menunda pemilu maupun menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Dari kritik PDIP, Jamil menilai bahwa Jokowi saat ini tengah berada pada posisi dilematis. Menurutnya, tidak mudah bagi Jokowi untuk memenuhi kehendak PDIP, sebab Luhut merupakan orang kepercayaan di lingkaran kabinet.
