Sering Ingatkan Menteri Fokus Kerja, Jokowi Disarankan Reshuffle

Sudah tiga kali dalam rentang waktu 40 hari, Presiden Jokowi mengingatkan menteri kabinet untuk fokus bekerja.
Image title
10 Mei 2022, 15:51
Presiden Joko Widodo
ANTARA FOTO/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden-Kris/aww.
Presiden Joko Widodo

Presiden RI Joko Widodo pagi tadi telah bertolak menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS), untuk berpartisipasi dalam rangkaian pertemuan KTT Khusus ASEAN-AS atau ASEAN-US Special Summit (AUSS) selama dua hari. Namun sebelum berangkat, pada Pembukaan Rapat Paripurna Kabinet Senin (9/5), Presiden memberikan wejangan kepada jajaran menteri kabinetnya agar bekerja sesuai koridor tugas mereka.

Ini menjadi kedua kalinya dalam waktu satu bulan, Presiden mengingatkan menteri-menterinya untuk fokus bekerja, dan tidak terganggu dengan agenda politik terkait pelaksanaan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pesan yang disampaikan Jokowi merupakan bentuk ketidakpuasan presiden terhadap jajaran menterinya.

“Hanya saja saya melihat, kurang elegan kalau Jokowi mengingatkan menteri-menterinya selalu di depan umum,” kata Jamil saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (10/5).

Advertisement

Akan tetapi, daripada menyindir di muka umum, menurutnya lebih baik jika Jokowi memanggil menteri yang bersangkutan dan mengevaluasinya secara langsung. 

Selain memberikan wejangan, kata Jamil Presiden mestinya juga memberikan tindak lanjut konkrit, jika peringatan sudah tak ampuh lagi untuk mengontrol kinerja menteri.  Misalnya dengan menggunakan hak prerogatif dengan melakukan pergantian menteri atau reshuffle kabinet. 

Salah satu menteri yang menurutnya sudah keluar dari jalur bidang kerjanya adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini menyangkut pernyataannya terkait penundaan pemilu. “Misalnya Menko Marves harusnya dia diberi sanksi. Kalau menurut saya diganti saja,” ujarnya.

Selain sudah keluar koridor pekerjaannya sebagai menteri, Luhut juga menimbulkan polemik tersendiri karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusung Jokowi, justru menolak gagasan untuk menunda pemilu maupun menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Dari kritik PDIP, Jamil menilai bahwa Jokowi saat ini tengah berada pada posisi dilematis. Menurutnya, tidak mudah bagi Jokowi untuk memenuhi kehendak PDIP, sebab Luhut merupakan orang kepercayaan di lingkaran kabinet.

“Kalau dia menyetujui kehendak PDIP, maka dia akan kehilangan Luhut dan tentu ini akan melemahkan posisi dia. Tapi kalau dia tetap mempertahanka Luhut, maka saya melihat akan terjadi disharmoni antara PDIP dan Jokowi,” jelasnya.

Pesan Jokowi untuk mengingatkan agar para menterinya tidak berbicara mengenai persoalan di luar tugas saat membuka Rapat Paripurna Kabinet Senin (9/5), merupakan ketiga kalinya dalam rentang waktu 40 hari. Pada rapat kabinet, Presiden menekankan jajarannya untuk memprioritaskan kerja kementerian menjelang tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai Juni mendatang.  

“Saya juga meminta menteri dan kepala lembaga agar fokus betul-betul bekerja di tugasnya masing-masing agar agenda-agenda strategis nasional yang menjadi prioritas kita bersama betul-betul bisa kita pastikan terselenggara dengan baik, pemilu terselenggara dengan baik, lancar tanpa gangguan,” ujarnya pada rapat tersebut.

Penelitian menunjukkan berbagai alasan publik tidak puas dengan kinerja Jokowi: 

Sebelum ini, pada awal April lalu, pada Ratas Kabinet Selasa (5/4), Jokowi sudah mewanti-wanti agar para menterinya bekerja sesuai tugas masing-masing, dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, tidak,” tuturnya.

Sepekan setelah itu, Jokowi kembali memberikan pesan kepada para menterinya, agar tak mengurusi berbagai isu politik yang berada di luar kewenangan kementerian. 

“Saya kira sudah jelas. Semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” ujar Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar Minggu (10/4).

 

Reporter: Ashri Fadilla
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait