Mendagri Lantik 5 Penjabat Gubernur Pilihan Jokowi
Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang diterbitkan 9 Mei 2022, telah telah menetapkan lima Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi sementara jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 15 Mei 2022.
Berdasarkan Keppres tersebut, kelima Pj Gubernur yang adalah Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menjadi PJ Gubernur Sulawesi Barat; Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kemendagri, Komjen Paulus Waterpauw menjadi PJ Gubernur Papua Barat; Serta Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar sebagai PJ Gubernur Banten.
Kemudian Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Irwan Djamaluddin menjadi PJ Gubernur Kepulauan Bangka, dan ahli budaya sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Hendra Noer untuk PJ Gubernur Gorontalo.
"Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat melantik kelima Pj Gubernur tersebut di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5).
Pj gubernur ini akan menggantikan gubernur Banten Wahidin Halim, gubernur Gorontalo Rusli Habibie, gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan, Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar Anwar, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Pelantikan ini adalah gelombang pertama dari 101 kepala daerah yang mengakhiri masa jabatannya tahun ini. Jumlah ini meliputi tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota. Selain lima gubernur yang hari ini telah mendapatkan pengganti sementara, masih ada Gubernur Aceh yang akan berakhir Juli nanti, serta Gubernur DKI Jakarta yang habis masa jabatannya Oktober mendatang.
Terkait Pj kepala daerah, sebelumnya Presiden Jokowi telah meminta kandidat Pj kepala daerah terseleksi dengan baik, sehingga memiliki kualitas, kapabilitas, dan siap mengatasi persoalan situasi daerah maupun nasional.
Berikut tantangan mendesak pemimpin nasional ke depan:
