Tawarkan Diri jadi Capres KIB, Cak Imin Dinilai Tak Realistis
Pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, untuk menjadikan dirinya calon presiden (capres), sebagai daya tawar untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dinilai sebagai sebuah arogansi.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pernyataan yang dilontarkan Cak Imin merupakan wujud kesombongan terhadap KIB yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dia menjabarkan terdapat dua hal yang memcerminkan sikap demikian. Pertama, perolehan kursi PKB pada pemilihan legislatif (Pileg) 2019 merupakan 10,09% atau 58 anggota DPR. Jumlah ini masih berada di bawah Golkar dengan 14,78% atau 85 anggota parlemen.
“Berbeda halnya bila koalisinya hanya PKB, PPP, dan PAN,” katanya saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (23/5).
Jika koalisi tersebut hanya dengan PAN dan PPP. Jamil menilai PKB layak untuk mengajukan nama capres sebagai prasyarat bergabung. Sebab perolehan kursi di parlemen kedua partai tersebut lebih rendah dibandingkan PKB. PAN memiliki 7,56% atau 44 anggota legislatif, dan PPP 3,3% atau sekitar 19 orang di parlemen.
Kedua, Jamil menilai bahwa elektabilitas Cak Imin masih terbilang rendah, sehingga membuat peluangnya hampir tertutup untuk diusung menjadi capres. Berdasarkan survei terakhir oleh Charta Politika pada pertengahan April lalu, nama Cak Imin tak masuk ke dalam hasil survei elektabilitas dengan simulasi 10 nama. Sementara Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, masuk daftar tersebut, meskipun elektabilitasnya cenderung rendah, sekitar 1%.
Berdasarkan dua pertimbangan itu, Jamil menilai syarat yang diajukan Cak Imin tidak realistis. “Cak Imin terkesan sosok yang tak tahu diri dengan beraninya mengajukan persyaratan tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyarankan agar Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB tak muluk-muluk dalam memberikan prasyarat berkoalisi, termasuk dengan partai lain di luar KIB. Sebab, sikap itu juga akan membawa kesulitan tersendiri bagi PBK untuk membangun koalisi ke depannya.
Apalagi PKB tak bisa sendirian mengajukan capres, karena belum memenuhi presidential threshold atau ambang batas mengajukan calon sebesar 20% kursi di parlemen.
Pada kesempatan terpisah, ketiga partai di KIB membuka pintu bagi PKB untuk bergabung. Akan tetapi, mereka belum membahas mengenai figur untuk capres.
