Ingin Ajukan Capres Sendiri, PKB Akan Buka Poros Koalisi Baru
Belum hilang dari ingatan prasyarat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, yang meminta Koalisi Indonesia Bersatu menjadikannya sebagai calon presiden (capres). Kini partai tersebut justru menyatakan mustahil untuk bergabung dengan koalisi besutan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menjelaskan pihaknya sedang menjajaki peluang berkoalisi dengan partai-partai lain untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024, karena ingin PKB menjadi pemimpin poros koalisi.
“Kita harus sadar diri, kecuali kita bergabung dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Itu kan hampir satu rumpun. Atau juga katakanlah Demokrat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5).
Keinginan PKB untuk membentuk dan memimpin poros koalisi baru bukanlah tanpa alasan. Persentase elektabilitas Cak Imin yang masuk ke jajaran tiga besar di antara para ketua umum partai, memberikan keyakinan bagi PKB untuk mengusungnya sebagai capres.
Dalam hasil survei terbaru oleh lembaga Charta Politika pada pertengahan April lalu, nama Cak Imin muncul dalam simulasi top of mind dengan persentase 1,3%. Di antara para ketua umum partai, dirinya menduduki peringkat ketiga, setelah Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto 22%, dan Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 3,3%.
“Jadi bukan omong kosong apa yang disampaikan Pak Muhaimin itu,” kata Jazilul.
Menurutnya, kondisi tersebut juga akan memberikan keuntungan secara politik terhadap koalisi. Dia mencontohkan simulasi Cak Imin bersanding dengan AHY, akan menghasilkan kombinasi yang baik dari segi elektabilitas. “Atau sebaliknya kalau kita ikuti naluri untuk membaca Pilpres 2024 secara baik,” tuturnya.
Berdasarkan analisa ini, Jazilul menilai PKB menjadi pemimpin poros koalisi. Tak hanya dengan PKS dan Demokrat, dia juga menyinggung Nasdem yang hingga kini masih belum melabuhkan koalisinya. “Artinya masih ada partai tengah lain,” ujarnya.
Sejauh ini, proses komunikasi untuk penjajakan koalisi PKB diakui Jazilul lebih banyak dilakukan dalam diskusi non-formal. Hal ini sejalan dengan budaya di Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Seringkali proses diskusi dikemas dalam agenda tersirat, seperti jalan-jalan atau santap kopi bersama.
Jazilul pun mengungkit keberhasilan PKB terkait pemilihan presiden pada 2019, dengan memunculkan Ma’ruf Amin menjadi pendamping Joko Widodo. Paduan pasangan ini pada akhirnya memenangkan Pemilu 2019. “Ya selalu pasti dari PKB faktor x. Kemarin x-nya Kiai Ma’ruf Amin itu PKB,” ungkapnya.
Sebagaimana terlihat di permukaan, hingga kini kader PKB solid mendukung Cak Imin untuk menjadi faktor x dalam pemilu mendatang. Sebuah kewajaran jika mengingat salah satu tugas partai politik adalah melahirkan kader untuk menjadi pemimpin nasional.
Terkait dengan syarat Cak Imin untuk KIB, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP, Achmad Baidowi, sebelumnya telah memberikan saran agar Cak Imin tak buru-buru berambisi menjadi capres. Sebab, penunjukkan capres memerlukan pembahasan yang lebih intens di antara para pimpinan partai.
“Kalau bergabung saja sudah minta syarat macam-macam, yah memang susah,” ujar Baidowi pada Senin (23/5)
Meski begitu, ketiadaan figur capres dari KIB ini membuka kesempatan kepada siapapun, termasuk Cak Imin, untuk menjadi capres. Namun, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa Cak Imin mesti dapat menjamin kemenangan bagi koalisi.
“Nanti akan kita ukur kriteria dan variabel penilaian dalam merumuskan dan menetapkan paslon (pasangan calon), baik dari sisi likeabilitas, elektabilitas, dan variabel penting lainnya,” kata Viva Senin (23/5).
Sementara Golkar yang santer akan mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto menjadi capres, menyatakan tetap akan membahasnya bersama dua partai lain di KIB. “Kalau Cak Imin mau gabung, sangat terbuka,” ujar Ketua DPP Golkar, Tubagus Ace Hasan Syadzily.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 222 menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR, atau 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumya.
Jika mengacu pada hasil Pemilu 2019, perolehan suara Golkar sebesar 12,31% dari total suara sah nasional. Sementara, perolehan suara PAN sebesar 6,84% dan PPP sebesar 4,52%. Total perolehan suara ketiga partai pengusung Koalisi Indonesia Bersatu tersebut sebesar 23,67%. Berikut datanya:
