Sebelum Jokowi Lengser, Semua Wali Kota Wajib Bikin Layanan Digital
Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mendorong seluruh wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk menjalankan birokrasi pemerintah daerah berbasis digital. Tjahyo menilai, hal tersebut bisa mempercepat pelayanan dan pengurusan perizinan.
“Dari Pemerintah Pusat sampai kecamatan, keluarahan, desa itu mempercepat proses pelayanan publiknya. Seperti memperpanjang SIM, buat KTP, surat tanah, akta kelahiran, dan mengurus perizinan itu harus cepat,” kata Tjahyo saat menjadi pembicara di HUT ke -22 Apeksi di Bandar Lampung, Jumat (27/5).
Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan adanya batas waktu dalam merealisasikan pelayanan berbasis digital, karena masa kepemimpinan Presiden Joko widodo tersisa 2 tahun lagi. Jika penerapan layanan tersebut belum terlaksana secara meluas hingga berakhirnya masa Jokowi, dia khawatir upaya mempercepat layanan akan teralihkan.
“Kalau tidak ada percepatan, nanti tahun 2024 ada presiden baru tidak memasukkan visi misi reformasi birokrasi kepada masyarakat, maka bisa mulai dari nol lagi,” sambung Tjahyo.
Tjahjo menegaskan, setiap wali kota harus memiliki kemampuan untuk melakukan beragam inovasi dengan pendekatan digital, guna membangun tata kola pemerintahan yang solid. Demi merealisasikan hal tersebut, mantan Menteri Dalam Negeri ini meminta 74 wali kota yang hadir dalam HUT Apeksi, untuk membangun birokrasi yang dinamis dan kolaboratif antar pemerintahan kota,
“Untuk percepatan pemulihan ekonomi dan membangkitkan ekonomi perlu upaya kolaborasi terukur dan konsolidatif, dengan berbagai pihak,” ujarnya.
