Alasan Medsos DPD RI Unggah Konten Dukungan untuk La Nyalla Capres
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendapatkan dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pare-Pare untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dukungan tersebut turut diunggah pada akun resmi Instagram DPD RI, dengan judul ‘Konsisten Perjuangkan Umat, Kader PPP Dorong La Nyalla Jadi Presiden 2024’ dan ‘Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung La Nyalla Jadi Presiden’.
Konten dukungan tersebut terlihat diunggah pada Sabtu (28/5). Akan tetapi, saat dibuka pada Selasa (31/5) pagi, dua unggahan tersebut telah menghilang dari media sosial DPD RI.
Terkait dengan adanya unggahan dukungan terhadap pribadi La Nyalla untuk menjadi capres, Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media DPD RI, Mahyu Darma, menjelaskan alasan sebuah konten dapat dipublikasikan, dan bagaimana proses kurasi konten pada akun resmi Instagram dan media sosial DPD RI pada umumnya.
Menurut Mahyu, konten yang dipublikasikan pada akun media sosial DPD RI merupakan buatan staf khusus para senator. Mereka kemudian mengirimkannya kepada staf Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) DPD RI.
"Kan kami punya tenaga, resources SDM terbatas, tidak bisa terus mendampingi semuanya. Ada peran-peran staf khusus dan staf ahli itu yang membuat konten," jelas Mahyu saat ditemui Senin (30/5) malam.
Selanjutnya, pihak Humas DPD akan melihat apakah konten yang dikirimkan tersebut melanggar aturan yang telah mereka buat.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial DPD RI, dirinya mengaku tak menemukan adanya konten yang menyalahi aturan, termasuk dua unggahan menyangkut dukungan untuk La Nyalla menjadi capres. Alasannya, tak ada pernyataan dari La Nyalla bahwa dirinya menyetujui dukungan tersebut.
Sejauh ini, kata Mahyu, konten yang dipublikasi mengacu kepada dukungan publik terhadap kinerja anggota DPD. Sebagai lembaga, DPD turut mendukung kinerjanya dengan menyebarkan informasi melalui media sosial.
"Tidak mungkin kampanyenya siapapun, apakah berkampanye sebagai capres-cawapres atau berkampanye menjadi anggota legislatif DPD, kita tidak akan meng-counter itu. Tapi pada saat kinerja dia, kita akan angkat," jelas Mahyu.
Dia menilai, batasan terhadap kampanye ini ada pada respons lembaga terhadap subyek yang mendapatkan dukungan. Jadi selama DPD tidak mendukung kampanye tersebut hal itu tak menyalahi aturan dan konten tetap dapat dipublikasi. “Apakah kita salah? Kecuali Pak Ketua, Pak La Nyalla berkata ke PPP ‘oke saya terima’,” tambahnya Mahyu.
Lebih lanjut, Mahyu menegaskan bahwa DPD RI secara kelembagaan tak pernah mendukung kampanye yang dilakukan, baik sebagai capres ataupun calon senator. Dia mengungkapkan akan terus menjaga netralitas, termasuk dalam urusan kurasi konten di media sosial DPD RI.
“Kita jamin tidak mungkin kita menaikkan orang kampanye. Itu salah,” tuturnya.
Menyangkut dukungan capres, sebelumnya Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) mengungkap sosok presiden idaman masyarakat Indonesia. Sebanyak 26,6% responden atau mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan sosok yang merakyat. Berikut datanya:
