Potensi Konflik Kepentingan Menteri yang Capres
Tahapan Pemillihan Umum (Pemilu) 2024 akan segera dimulai 14 Juni 2024. Beragam strategi pemenangan tengah disiapkan para partai politik, maupun tokoh yang berencana mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) nanti. Partai politik berkoalisi, dan para tokoh rajin membangun komunikasi.
Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah mengenai rencana beberapa menteri kabinet yang ingin mengikuti Pilpres. Setidaknya ada empat menteri yang digadang-gadang maju Pilpres nanti, entah sebagai calon presiden (capres) maupun wakilnya. Menteri tersebut adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno; Menteri BUMN, Erick Thohir; serta Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sorotan ini diarahkan karena beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo sempat mengingatkan para menteri kabinet, agar fokus bekerja dan tidak terganggu dengan agenda politik terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Para politisi di Senayan pun mengkritik terkait kinerja menteri yang sibuk melakukan pencitraan. Kritik ini setidaknya dilontarkan dua Anggota Komisi III DPR, yaitu dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, serta dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid.
Menanggapi ini, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menjelaskan bahwa pencitraan merupakan hal yang lazim dilakukan untuk meningkatkan popularitas pada era modern. Akan tetapi, pencitraan yang dilakukan menteri untuk menjadi capres pada Pemilu 2024 tak semestinya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas negara.
“Itu tidak patut digunakan untuk pencitraan pribadi sang menteri,” ujarnya saat dihubungi Katadata.co.id pada Selasa (14/6).
Menurutnya, fasilitas negara melekat pada tugas pokok dan fungsi pekerjaannya sebagai menteri, sehingga mestinya digunakan untuk berbagai keperluan yang menyangkut kepentingan negara.
Jamil juga menilai bahwa ambisi menteri untuk menjadi capres berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan. Meski sang menteri melakukan agenda pencitraan pada saat sedang tidak bertugas, masyarakat tetap akan melihatnya sebagai seorang pejabat negara.
“Conflict of interest itu sangat besar, pencitraan saat menjabat itu sangat sulit dipisahkan,” kata Jamil.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar para menteri yang berambisi maju menjadi capres, sebaiknya meletakkan jabatannya. Hal ini diperlukan supaya negara tidak dirugikan oleh ambisi pribadi mereka. “Sebaiknya mereka memilih, jangan ingin mendapatkan semua,” ucap Jamil.
Hal senada juga diungkapkan Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurutnya, menteri juga mesti membudayakan sikap mementingkan masyarakat, dan mengambil keputusan tidak populer dengan mundur dari jabatannya.
