Sudah di Akhir Jabatan, Jokowi Perlu Reshuffle Besar-besaran
Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak atau reshuffle jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, untuk memberikan ruang kepada Partai Amanat Nasional (PAN) masuk jajaran eksekutif.
Kabarnya, akan ada empat hingga enam menteri yang akan bergeser dari posisinya saat ini, agar PAN mendapatkan jatah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Menurut pengamat politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, Presiden Jokowi sebaiknya memang melakukan perombakan secara besar-besaran jika benar ingin melakukan reshuffle kabinet.
Hal ini diperlukan jika Presiden ingin memberikan kesan sejarah yang baik di akhir masa jabatannya. Sebab di masa ini, fokus pemerintahan kerap teralihkan sehingga Presiden perlu menteri yang siap bekerja secara fokus.
"Di injury time, gol cantik tercipta. Tetapi blunder parah juga kerap terjadi di injury time," ujar Hendri menganalogikan posisi pemerintah yang sedang berada di akhir masa kekuasaan, saat dihubungi Katadata.co.id, Selasa (14/6).
Secara politik, perombakan secara besar-besaran juga memberikan peluang kepada Jokowi untuk kembali mengkonsolidasikan partai politik di koalisi pemerintah, setelah sebelumnya terpecah dengan adanya wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan memperpanjang masa jabatan presiden.
Hendri pun menilai bahwa peluang PAN untuk meramaikan porsi menteri kabinet dengan latar belakang partai politik terbuka lebar.
Ada beberapa indikator yang mendukung hal ini, selain posisi mereka sebagai koalisi pemerintah selalu mendukung kebijakan Presiden, dukungan pribadi terhadap Jokowi juga menjadi salah satu akan menjadi perhitungan.
"Sangat mungkin PAN masuk, kita lihat akrobat terakhir terkait usulan untuk menunda Pemilu," jelasnya.
Hendri menjelaskan, walaupun Presiden sudah secara tegas menolak wacana untuk menunda Pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden, tetapi dukungan tersebut menunjukkan posisi PAN yang loyal terhadap Jokowi.
"Kita lihat saja nanti, apakah presiden berikan penghargaan?" ujarnya.
Mengenai sektor yang dirombak, Hendri menilai kemungkinan besar Presiden akan mengganti komposisi menteri di sektor ekonomi. Alasannya karena isu di sektor ekonomi paling banyak mendapatkan sorotan publik. Hal ini menyangkut isu seperti ketiadaan minyak goreng di pasaran, hingga keresahan mengenai inflasi atau kenaikan harga.
"Itu bisa dilihat dari keresahan masyarakat, yang jelas sektor ekonomi, dari menko (menteri koordinator), perdagangan, dan pertanian," jelas Hendri.
Sebelumnya, hingga kemarin sore, sejumlah pejabat berkumpul di Istana Negara karena dipanggil Jokowi.
Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, beberapa petinggi partai politik yang terlihat hadir adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjabat Ketua Umum Gerindra. Kemudian Ketua Umum NasDem Surya Paloh, serta Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian.
Sementara dari jajaran menteri kabinet, tampak Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, termasuk Wamen ATR Surya Tjandra.
Selain itu, Jokowi juga memanggil mantan Panglima TNI, Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto, dan mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.
Lalu bagaimana pandangan publik jika Jokowi melakukan reshuffle kabinet? Hal itu tercermin dari laporan survei Charta Politika bertajuk Membaca Situasi Politik Dan Konstelasi Elektoral Pasca-Rakernas Projo yang dirilis Senin (13/6/2022).
Menurut hasil survei tersebut, mayoritas publik dengan 63,1% responden menilai Jokowi perlu merombak kabinet.
