Luhut Minta Audit Perusahaan Sawit di RI: Setor Pajaknya ke Singapura
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah memulai proses audit terhadap perusahaan kelapa sawit. Audit ini dilakukan atas permintaan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurut Luhut, audit diperlukan karena Indonesia secara efisiensi masih kalah dengan banyak negara. Selain itu, sejauh ini belum ada data akurat mengenai jumlah penghasil kelapa sawit di dalam negeri. Nantinya, hasil audit BPKP akan membuat pendataan produksi sawit lebih transparan.
"Sekarang ada asosiasi kabupaten-kabupaten penghasil kelapa sawit, dan ada 154 mereka sudah bentuk asosiasinya, mereka punya data-datanya," ujar Luhut saat ditemui di kantor BPKP, Jakarta, Rabu (15/6).
Selain itu, dari audit BPKP pihaknya juga dapat melihat potensi kejahatan atau kecurangan yang dilakukan produsen sawit. Dari hasil audit sementara, ditemukan sejumlah perusahaan kelapa sawit milik asing beraktivitas di Indonesia, sehingga tidak menyetorkan pajaknya kepada pemerintah. Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan saat ini berencana pindah ke Indonesia.
"Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektar tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar negeri. Bayar pajaknya di luar, dia enak-enak keluar terima duit. Enggak adil kan?" ucap Luhut.
Untuk itu, Luhut mendorong agar BPKP meningkatkan intensitas audit, sehingga prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Di sisi lain, Luhut juga meminta perusahaan agar secara sadar tertib mengikuti aturan di Indonesia, demi rasa keadilan dalam menjalankan usaha.
Menko juga mengimbau seluruh lembaga terkait supaya dapat saling membantu dan bekerja sama mendorong kemandirian industri kelapa sawit dalam negeri, sehingga tidak diatur negara asing.
Paa kesempatan ini, Luhut mengingatkan semua pihak, bahwa perintah untuk melakukan audit perusahaan produsen kelapa sawit datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Demi kebutuhan ini, dia berharap perusahaan juga dapat bersikap kooperatif.
"Sekarang dengan audit itu kita lakukan dengan benar, berkeadilan, itu keinginan Presiden," ucapnya.
