Pakta Integritas Parpol Tolak Korupsi Dinilai Cuma Janji Jelang Pemilu
Menjelang perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan kepada partai politik untuk menyatakan komitmen mereka terhadap gerakan pemberantasan korupsi.
Saban pelaksanaan Pemilu, penandatangan Pakta Integritas menjadi semacam formalitas. Menjelang Pemilu 2019, 13 partai politik meneken empat poin integritas, yakni menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, serta menghasilkan tata kelola keuangan akuntabel.
Menjelang Pemilu 2024 ini, kembali KPK menawarkan pakta serupa kepada 16 partai politik dan empat Partai di Aceh. Bedanya, kali ini pakta tersebut berbalut program Politik Cerdas Berintegritas Terpadu (PCB Terpadu).
KPK sengaja menggelar program PCB Terpadu 2022 untuk partai polikik menjelang pesta demokrasi, supaya terbangun kesadarannya dan menjalankan budaya antikorupsi. Mengangkat tema “Korupsi Harus Diberantas, Kita Semua Bisa Berperan”, KPK ingin mewujudkan iklim politik di Indonesia yang bebas dari korupsi.
"Untuk membawa khasanah baru perpolitikan Indonesia yang lebih bersih, beretika, dan bebas dari korupsi. Program ini juga merupakan bentuk pemberantasan korupsi melalui pendekatan pendidikan dan pencegahan yang tengah digalakkan KPK," jelas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati, dalam keterangan resmi Rabu (29/6).
Ipi menjelaskan, KPK telah melakukan sejumlah kajian dan studi di sektor politik sejak 2012 hingga 2021. Di antaranya adalah Kajian Sistem dan Partai Politik, Kajian RUU Parpol, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), hingga Program Pemilu Berintegritas.
Dari hasil studi dan penelitian tersebut, episentrum korupsi politik disebabkan lemahnya sistem politik di Indonesia, khususnya partai politik (parpol).
Dari hasil kajian tersebut, KPK selanjutnya mendesain sejumlah program pencegahan korupsi, salah satunya PCB.
Saat pertama kali diluncurkan pada 2016, PCB menyasar tiga komponen dalam penyelenggaraan pemilu. Mereka adalah peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat sebagai pemilik suara.
"Tujuannya adalah sebagai sarana edukasi politik dengan membangun pemahaman dan kesadaran tentang tindak pidana korupsi, etika politik dan permasalahannya, mengenal sistem politik Indonesia, mewujudkan partai politik dan kader yang berintegritas, serta membangun kemampuan menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen," ungkap Ipi.
Sejak diluncurkan, KPK telah menyelenggarakan sejumlah kelas PCB dengan peserta meliputi ketiga komponen tersebut baik di pusat maupun daerah. Termasuk salah satunya menyelenggarakan kelas PCB untuk para politisi muda dan mahasiswa dengan bekerja sama kepada Kesbangpol pemerintah daerah.
Saat mengikuti PCB Terpadu di KPK, sejumlah elit partai politik berlomba-lomba manyampaikan apresiasi dan menyatakan dukungannya terhadap jalannya program ini, termasuk upaya pencegahan korupsi yang tengah dilakukan KPK.
Dalam situs resmi PAN, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menegaskan komitmen PAN sebagai partai cerdas berintegritas.
"Pembekalan ini penting, tugas partai politik di semua lini adalah memastikan terselenggaranya program-program pemerintah dengan baik. Dijalankan dengan penuh integritas,” Ujar Zulhas panggilan akrab Zulkifli, ketika mengikuti PCB Terpadu di kantor KPK, Rabu (25/5) akhir bulan lalu.
Hal senada juga diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, ketika mengikuti pembekalan pada Senin (20/6) lalu. Dia mengatakan kegiatan ini bermanfaat bagi pengelolaan partai, sekaligus menutup celah korupsi di lingkungan politik.
Pendapat serupa juga diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe bakar Alhabsy. Menurutnya, sebagai partai yang lahir pasca-reformasi, PKS memahami betul semangat reformasi untuk memberantas Korupsi, kolusi dan nepotisme.
Oleh karenanya, saya secara langsung datang dan tidak mewakilkan pada acara ini. Hal tersebut adalah bentuk dukungan kita terhadap program yang digagas KPK ini. Sekaligus juga komitmen kita dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” tegas Sekjen DPP PKS ini, dikutip dari situs resmi PKS.
Salah satu yang cukup bersemangat adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Terlihat betul, betapa geramnya dia terhadap kader PDIP yang korup.
"Saya bilang jangan korupsi, masih aja pada korupsi, get out! Keluar kamu daripada merusak nama partai kita," ujar Megawati dalam video yang diputar pada acara pembekalan PCB untuk PDIP, Senin (27/6).
Akan tetapi, komitmen partai politik untuk mendukung nilai-nilai antikorupsi ini dipandang skeptis. Pakta integritas yang mereka teken pun dianggap sebagai aksi jualan untuk mendulang suara demi Pemilu akan datang. Sesudahnya, pakta tinggal menjadi kenangan.
"Biasa menjelang Pemilu tebar pesona, jualan antikorupsi, jualan kemakmuran rakyat, dan lain-lain. Setelah pemilu, rakyat ditinggalkan, antikorupsi dilupakan," ucap Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto melalui pesan singkat, Rabu (29/6).
