Panja DPR Bahas Investasi Telkomsel di GoTo, Upaya Pansus Tetap Jalan

CEO Telkom Group Ririek Adriansyah memastikan investasi Telkomsel di GoTo sudah sesuai Good Corporate Governance (GCG).
Image title
29 Juni 2022, 19:16
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (kiri)
ANTARA FOTO/Reno Esnir/nz
Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (kiri)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi III terus menggulirkan upaya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait investasi PT Telkom Indonesia, Tbk. (TLKM) melalui anak usahanya, PT Telkomsel, kepada PT GoTo Gojek Tokopedia, Tbk. (GOTO). Padahal, manajemen Telkom bersama Telkomsel sudah memberikan penjelasan dan verifikasi perihal masalah tersebut kepada komisi lain di DPR.

Seperti diketahui, Komisi VI DPR sudah membentuk Panitia Kerja (Panja) Investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Perusahaan Digital, yang sedang menelusuri persoalan yang sama. 

Menanggapi adanya Panja dan Pansus yang mengusut persoalan investasi Telkom ke GoTo ini, Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, menjelaskan bahwa Pansus Investasi GoTo akan memiliki irisan kerja dengan Panja, tetapi secara substansi keduanya akan menelusuri hal yang berbeda.

“Pasti ada beririsan dengan hukumnya. Kalau di Komisi VI kebijakan korporasinya. Kebijakan korporasinya kan bisa diserap oleh Pansus,” katanya kepada para wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu (29/6).

Advertisement

Terkait dengan tingkat kepentingannya, Bambang mengungkapkan adanya kejanggalan terkait penurunan harga saham saat GoTo mengajukan Initial Public Offering (IPO). Bambang pun menduga terjadi permainan di balik investasi GoTo oleh Telkomsel. 

“Mungkin terhadap aksi korporasinya tidak masalah, tetapi terhadap dampak hukumnya patut diduga. Patut diduga ini sebuah game,” ujarnya.

Bambang juga menyebutkan adanya dugaan conflict of interest atau konflik kepentingan yang melibatkan para pihak yang berada di balik terjadinya kesepakatan investasi ini. 

Dari langkah strategi bisnis tersebut, Bambang menduga terjadi penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian negara.

Bambang menjelaskan, saat ini pihaknya telah menyiapkan struktur Pansus untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR mendatang.

“Nama-nama yang disusun sudah ada. Kalau nanti dimasukkan, paripurna tanggal 7 (Juli) ya bisa,” jelasnya.

Terkait dengan strategi investasi Telkomsel ini, Direktur Utama yang juga CEO Telkom Group, Ririek Adriansyah, memastikan investasi Telkomsel di GoTo sesuai Good Corporate Governance (GCG).

Kepada Komisi VI, Ririek menegaskan investasi Telkomsel di platform tersebut tidak melibatkan Kementerian BUMN. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa proses, dimulai dengan verifikasi tim, kemudian berlanjut ke rapat direksi Telkomsel, hingga akhirnya sampai di Komisaris Telkomsel.

Dari rapat Komisaris kemudian berlanjut ke para pemegang saham, dalam hal ini Telkom dan Singtel.

“Jadi keputusan ini tidak melibatkan Komisaris Telkom, apalagi Kementerian BUMN. Itu enggak ada. Memang aturan undang-undang seperti itu,” kata Ririek di usai rapat kerja di Komisi VI DPR, Selasa (14/6).

Telkomsel masuk ke GoTo pada Mei 2021 dengan nilai Rp 270 per saham. Langkah ini dilakukan sebelum GoTo melakukan penawaran umum perdana saham sebesar Rp 338 per saham .

Sedangkan pada kuartal pertama 2022, laporan keuangan Telkom masih mencatatkan kerugian yang belum direalisasikan (unrealized loss) sebesar Rp 881 miliar dari posisi akhir tahun 2021. Namun, jika dibandingkan dengan investasi awal Telkomsel dengan harga IPO GOTO maka perusahaan telekomunikasi tersebut masih membukukan keuntungan yang belum direalisasikan.

Bahkan, belakangan harga saham GoTo di bursa saham sempat melonjak. Pada 13 Juni lalu, harga saham GOTO mencapai Rp 388 per saham sehingga potensi keuntungan yang bisa diraup Telkomsel dari investasinya sekitar Rp 2,8 triliun.

Ririek memastikan pencapaian tersebut menunjukkan tidak benar kalau investasi di GoTo membuat rugi. Ia menyebutkan, apabila dibandingkan ketika Telkomsel investasi ada di Rp 270, sehingga malah mencatat dana Rp 2,8 triliun.

Reporter: Ashri Fadilla
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait