SBY Singgung Pemilu 2024 Tidak Adil, PDIP dan PKB Buka Suara
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku mendapatkan informasi mengenai tanda-tanda Pemilu 2024 dilaksanakan secara curang. Hal itu disampaikan Presiden RI keenam ketika berpidato pada Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9) lalu.
"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.
Partai politik pun menanggapi pernyataan SBY ini.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, meminta SBY untuk menyampaikan informasi yang diterimanya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang netral.
Hasto pun mengkritik SBY karena menilai Rapimnas suatu partai mestinya digunakan untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan menuduh adanya kebatilan. "Bukan politik fitnah, dan ini yang kami tidak terima karena hal itu dituduhkan secara langsung ke pemerintahan pak Jokowi," kata Hasto, dalam konferensi pers daring, Minggu (18/9).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Pemenangan Pemilu Jazilul Fawaid, menyatakan pernyataan SBY tersebut merupakan hal serius. Apalagi posisinya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan negarawan yang pernah menjabat sebagai presiden.
"Saya yakin ini bukan statement yang main-main," kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu (17/9).
Oleh sebab itu, dia meminta supaya SBY mengungkap siapa aktor baik di dalam maupun di luar partai, atau kelompok yang disinggung mencoba menciptakan Pemilu 2024 secara curang.
Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai SBY mungkin saja mendapatkan informasi tersebut dari intelijen atau secara spesifik terkait persoalan tersebut.
"Statement dari SBY yang bisa mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan-kecurangan itu, karena pemilu kita mana yang, mohon maaf, tidak ada kecurangannya. Pasti kecurangannya kemungkinan ada, baik skala besar, setengah, atau kecil," katanya.
Sementara Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, menjelaskan pernyataan SBY menyoroti mengenai potensi ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu, bukan membahas soal kecurangan.
"Yang disampaikan pak SBY sebenarnya bukan pernyataan resmi karena itu acara internal. Ini mesti dibedakan ini. Dan kami tidak menyebut pemerintah ataupun satu sosok tertentu," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah mencermati adanya upaya-upaya kontestasi tersebut berjalan sesuai dengan harapan rakyat perihal jumlah pasangan capres-cawapres.
"Dan kami juga, Demokrat, berupaya agar tidak hanya dua pasangan calon, karena apa? Kita tahu di 2014 dan 2019 polarisasi yang luar biasa, kita enggak mau gitu lagi," ucapnya.
