Emiten Batubara Tertekan Kebijakan China
KATADATA ? Kinerja emiten batubara pada tahun ini diperkirakan akan semakin tertekan. Rencana pemerintah China untuk melarang impor batubara dengan kalori rendah dipastikan bakal memukul produsen dalam negeri lantaran hampir setengah dari ekspor batubara Indonesia berkalori rendah.
Tren pelemahan kinerja saham-saham batubara sebenarnya sudah terlihat sejak kuartal I tahun lalu. Penurunan ini justru berlawanan dengan kinerja indeks harga saham gabungan di bursa Indonesia yang terus menanjak. Hingga akhir Mei tahun ini, Jakarta Mining Index sudah turun 21,23 persen, sementara Jakarta Composit Index malah menanjak hingga 13,81 persen.
Pembatasan impor oleh China diperkirakan akan menambah tekanan terhadap kinerja emiten batubara. Penyebabnya, China merupakan negara tujuan ekspor batubara terbesar Indonesia. Pada 2011, ekspor batubara Indonesia ke China mencapai 76,9 juta ton atau 23,8 persen dari total ekspor sebesar 323,6 juta ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 persen merupakan batubara dengan kalori tinggi, sedangkan sisanya termasuk batubara berkalori rendah.
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan tidak khawatir dengan rencana pemerintah China karena Indonesia dapat mencari pasar lain di luar China. ?Seperti India, Korea Selatan, dan negara lain,? kata Jero Wacik, Menteri ESDM, saat membuka Konferensi CoalTRans Asia ke-19 di Nusa Dua, Bali awal pekan ini. Selain itu, produsen batubara juga mengantisipasi dengan melirik pasar Vietnam dan Philipina.
Meski begitu, China tetap akan menjadi pasar utama ekspor batubara Indonesia. Sebab, tingkat marjin setelah dikurangi biaya pengiriman masih relatif tinggi, yakni berada di kisaran 20 persen-30 persen. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tingkat marjin lebih cenderung menurun.
Namun, tekanan terhadap emiten batubara Indonesia bukan hanya berasal dari faktor China. Kendati akan diberlakukan tahun depan, dari sisi domestik, industri pertambangan batubara juga tertekan oleh kebijakan kenaikan tarif royalti, serta tuntutan dari Ditjen Pajak yang melakukan intensifikasi terhadap penerimaan pajak dari sektor pertambangan.
