Jalan Menuju Kemakmuran

Penulis:

Editor:

17/6/2013, 00.00 WIB

Proyek PNPM mempekerjakan sekitar 10 juta orang 70 persen diantaranya warga tidak mampu Dengan akses jalan dan air bersih tingkat kesejahteraan warga pun meningkatWARGA dusun Nampes Baturetno Wonogiri awalnya mendapat fasilitas

564.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
Sumber: Istimewa

KATADATA ? Proyek PNPM mempekerjakan sekitar 10 juta orang, 70 persen diantaranya warga tidak mampu. Dengan akses jalan dan air bersih, tingkat kesejahteraan warga pun meningkat.

WARGA dusun Nampes, Baturetno, Wonogiri, awalnya mendapat fasilitas air bersih dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tapi keberhasilan program ini rupanya membuahkan bonus: mereka bisa mendapat jalan beraspal di sejumlah ruas dusun tanpa keluar dana tambahan.

Lebih satu dekade silam dusun Nampes mendapatkan bantuan fasilitas air bersih dari Program Pengembangan Kecamatan (nama lama PNPM). Sebanyak 333 dari 445 keluarga di desa itu membayar iuran Rp 10-15 ribu per bulan sebagai ganti air bersih yang masuk rumah mereka. Bagi warga tidak mampu, disediakan tugu keran air umum yang gratis. Setelah beberapa tahun, bendahara tim pemelihara air bersih ini tiba-tiba saja sudah menyimpan Rp 70 juta.  

Kas itu membuat dusun tidak perlu berpikir ulang saat mendapat bantuan aspal?tapi tanpa biaya pengaspalan atau material lain seperti pasir?bagi beberapa ruas jalan di dusun itu. Dengan dana dari kas air bersih, pengerjaan pengaspalan berjalan mulus.

Buletin Warta Desa yang diterbikan Satuan Kerja PNPM Perdesaan membanggakan proyek di dusun ini. Mereka menyatakan, ?Tampaknya air bersih bantuan PNPM Mandiri Perdesaan telah memberikan kemakmuran kepada masyarakat Desa Baturetno, terutama dusun Nampes.?

Pengalaman serupa dialami oleh warga di desa Simanungkalit, Kecamatan Sipoholon, Sumatera Utara. Mereka mendapat bantuan sarana air bersih. Sebelumnya mereka mesti berjalan beberapa kilometer sekadar mendapatkan  air. ?Sekarang hal itu bukan masalah lagi,? kata salah satu warga.

Seperti lazimnya wilayah PNPM Mandiri, dusun Nampes mendapatkan air bersih karena usulan mereka sendiri. Mereka juga tidak diizinkan menggunakan kontraktor untuk membangun, tapi mesti mengerjakan sendiri proyeknya.

Hal-hal ini membuat proyek infrastruktur PNPM di seluruh Indonesia, tidak hanya di Nampes, lebih hemat biaya dibanding proyek yang menggunakan jasa kontraktor. "(Proyek PNPM) rata-rata 15-20 persen lebih murah dibanding menggunakan jasa kontraktor," ungkap laporan PNPM.

Selain itu, kualitasnya tidak diragukan karena yang mengerjakan adalah warga yang menikmatinya. "Sebanyak 85 persen sarana fisik yang dibangun berkualitas baik dan sangat baik," bunyi laporan itu.

***

Di dusun Nampes, Baturetno, warga miskin boleh berlega hati karena mendapat akses air bersih secara gratis. Dan bukan hanya itu, kelompok warga yang kurang beruntung ini pun mendapat ?berkah? lain dari proyek PNPM yang dijalankan di sana. Sebab, proyek yang didanai via program pemberdayaan ini harus dikerjakan oleh warga setempat.

PNPM mencatat lebih dari 70 persen tenaga kerja proyek masif ini di seluruh Indonesia, berasal dari warga paling miskin. Untuk kerja itu, mereka dibayar sesuai dengan standar setempat. Laporan Bank Dunia menunjukkan, sejak 1998, saat masih bernama Program Pengembangan Kecamatan, hingga 2009, PNPM melibatkan 9,9 juta pekerja dari masyarakat sendiri.

Dalam musyawarah perencanaan PNPM, warga tidak mampu juga berusaha dilibatkan lebih aktif. Hal ini sesuai dengan esensi PNPM yang bersifat bottom-up. Dengan kata lain, keterlibatan warga sejak dari usulan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan amatlah diharapkan.

Sekitar 74 persen dari peserta yang hadir dalam musyawarah perencanaan PNPM biasanya adalah kelompok paling miskin. Meski sejumlah studi juga menunjukkan bahwa kehadiran mereka belum berjalan paralel dengan peran aktif mereka dalam penyusunan usulan dan rencana pembangunan. Para elit desalah yang masih dominan berperan.

Terlepas dari berbagai kekurangan yang masih ada di sana-sini, sejumlah laporan riset dan studi menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan warga relatif lebih tinggi di daerah yang mengikuti program PNPM ketimbang yang tidak.

Dalam laporan hasil survei yang dilansir tahun lalu, Bank Dunia menyatakan, "Konsumsi per kapita riil rumah tangga miskin di wilayah PNPM lebih tinggi 9,1 persen dibanding wilayah yang tidak mengikuti program ini." Pada kelompok rumah tangga termiskin, angka konsumsi bahkan naik lebih tinggi hingga 11,8 persen. Sedangkan untuk kecamatan termiskin, peningkatan konsumsi mencapai 12,7 persen lebih tinggi.

Survei Bank Dunia juga memperlihatkan bahwa pada proyek-proyek PNPM awal, biasanya kebutuhan masyarakat secara umum masih sama dengan kebutuhan utama warga paling tidak mampu. Tapi, di proyek lanjutannya, kebutuhannya cenderung berbeda dan proyeknya banyak yang kurang menyentuh warga miskin.

Kesejahteraan ini tidak hanya dari sisi ekonomi. Dalam urusan kesehatan, warga juga makin bagus. "Proporsi orang yang mendapat akses berobat rawat jalan di wilayah PNPM 5,1 persen lebih tinggi dibanding yang tidak," tertulis dalam laporan itu.  

Peningkatan kesehatan ini dampak dari PNPM Generasi?salah satu pengembangan PNPM Perdesaan?yang digelar di sejumlah provinsi. PNPM Generasi ini berhasil memotong angka kurang gizi sampai 9,5 persen dibanding wilayah lain. Sedangkan tingkat partisipasi  anak yang bersekolah di SD dan SMP lebih tinggi 22-35 persen.

Fisik anak-anak di wilayah PNPM Generasi pun jauh lebih bagus. Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, anak dengan tinggi badan di bawah rata-rata, angkanya lebih rendah sampai 21 persen di tahun ketiga pelaksanaan di banding wilayah non-PNPM. Anak dengan berat badan sangat kurang pun turun sampai 33 persen.

***

Sejumlah kegiatan PNPM banyak yang menekankan keterlibatan kaum perempuan. Dari dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp 6,6 triliun yang sudah dikucurkan sampai 2011, misalnya, sebanyak 25 persen mesti disalurkan untuk Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Warga perempuan akan memanfaatkannya untuk kegiatan yang bisa menghasilkan uang.

Tapi, perempuan tidak hanya terlibat dalam kegiatan yang dikhususkan bagi mereka. Perempuan juga bisa terlibat dalam urusan pembuatan jalan atau jembatan. Ini seperti Tim Pelaksana Kegiatan Desa Semembang, Durai, Kepulauan Riau. Mulai dari sekretaris sampai ketua dijabat oleh para perempuan. Tim ini berhasil mengelola dana Rp 135 juta untuk membuat jalan beton.

"Awalnya saya ragu. Karena tidak punya pengalaman mengelola pembuatan jalan, apalagi dengan uang yang sangat besar," ujar Ketua Tim Pelaksana, Rubiah. ?Tapi kami optimistis karena dipercaya warga. Apalagi ada fasilitator yang siap membantu."

Rubiah dan tim para perempuan itu pun berhasil menggerakkan warga terlibat dalam pembangunannya. Jalan beton mulus sepanjang 750 meter dengan lebar satu meter itu itu pun selesai.

Reporter: Redaksi

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan