Pemerintah-BI Keluarkan Paket Kebijakan Ekonomi

Penulis:

Editor:

23/8/2013, 00.00 WIB

Pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi

1387.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Agung Samosir

KATADATA ? Pemerintah mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi defisit transaksi berjalan pada Semester II/2013.

Paket kebijakan itu diumumkan Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kantor presiden setelah melakukan rapat terbatas dengan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keempat paket itu, pertama yaitu kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah. Dalam paket ini, pemerintah akan mendorong ekspor dengan memberikan keringanan pajak bagi industri padat karya, padat modal, dan 30 persen hasil peroduksinya berorientasi ekspor. Pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan meningkatkan penggunaan biodesel sehingga mengurangi konsumsi solar dari impor. 

Pemerintah juga menaikkan pajak barang mewah yang berasal dari impor seperti mobil dan barang bermerek dari 75 persen menjadi 125-150 persen. Selain itu pemerintah juga akan melakukan langkah perbaikan ekspor mineral yang akan memberikan relaksasi prosedur yang terkait dengan kuota.

Paket kedua, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan memastikan defisit APBN 2013 tetap terjaga sebesar 2,38 persen. Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada industri padat karya, termasuk keringanan pajak.

Paket ketiga, bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk menjaga gejolak harga dan inflasi. Pemerintah akan mengubah tata niaga seperti impor daging sapi dan hortikultura, dari pembatasan kuantitas atau kuota menjadi mekanisme yang mengandalkan pada harga. 

Paket keempat, untuk mempercepat investasi. Pemerintah akan menyederhanakan perizinan dengan mengefektifkan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Pemerintah juga akan mempercepat revisi peraturan daftar negatif investasi (DNI), memberikan insentif terhadap sektor yang berorientasi ekspor, dan mempercepat renegosiasi kontrak karya pertambangan. 

BI Juga Keluarkan Kebijakan

Untuk merespon kebijakan pemerintah dan situasi ekonomi saat ini, Bank Indonesia juga mengeluarkan beberapa kebijakan lanjutan, pasca kebijakan pada Rapat Dewan Gubernur 15 Agustus 2013 lalu. Kebijakan ini diharapkan dapat bersinergi dengan paket kebijakan pemerintah. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, sinergi kebijakan ini strategis untuk menangani ketidakpastian jangka pendek dan diharapkan dapat mengatasi ketidaseimbangan eksternal sehingga perekonomian lebih sehat.

Terdapat lima kebijakan lanjutan yang diarahkan untuk meningkatkan pasokan valas. Pertama, BI memperluas jangka waktu Term Deposit Valas yang saat ini 7, 14, dan 30 hari menjadi 1 hari hingga 12 bulan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keragaman tenor penempatan devisa oleh bank umum di BI.

Kedua, BI merelaksasi ketentuan pembelian valas bagi eksportis yang telah melakukan penjualan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan bagi eksportir melakukan pembelian valas dengan menggunakan underlying dokumen penjualan valas.

Ketiga, BI menyesuaian ketentuan transaksi forex swap dengan BI yang diperlukan sebagai pass on transaksi bank dengan pihak terkait. "Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman transaksi derivatif," kata  Agus Martowardojo dalam siaran persnya, 23 Agustus 2013.

Keempat, BI merelaksasi ketentuan utang luar negeri dengan menambah jenis pengecualian utang luar negeri jangka pendek bank, berupa giro rupiah (VOSTRO) milik bukan penduduk yang menampung dana hasil divestasi yang berasal dari hasil penyertaan langsung, pembelian saham dan/atau obligasi korporasi Indonesia serta Surat Berharga Negara (SBN). "Kebijakan ini bertujuan mengelola permintaan valas oleh nonresiden tanpa mengurangi aspek kehati-hatian bank dalam melakukan pinjaman luar negeri," tambah Agus.

Kelima, BI menerbitkan Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI). Kebijakan ini bertujuan memberikan ruang yang lebih luas bagi perbankan untuk mengelola likuiditas rupiah melalui instrumen yang dapat diperdagangkan. Pada akhrinya kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pendalaman pasar uang.

Tak Langsung Selesaikan Masalah

Kepala Ekonom Standard Chartered Fauzi Ichsan menilai dampak kebijakan pemerintah itu akan dirasakan 6-12 bulan ke depan. Namun tidak langsung menyelesaikan masalah terbatasnya likuiditas. Padahal masalah yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan valas yang membuat rupiah melemah. 

Untuk mempersempit defisit neraca transaksi berjalan, beberapa langkah yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan ekspor, menurunkan impor, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah  harus membuat kebijakan yang mengundang aliran modal masuk untuk menutupi defisit. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 6,4 persen pada 2014 dinilai tidak realistis dengan kondisi ekonomi saat ini. "Langkah cepat pemerintah menurunkan pertumbuhan ekonomi agar impor turun, tapi hal itu akan sulit dilakukan," ujarnya kepada Katadata. 

Sedangkan dari sisi kebijakan moneter, menaikkan suku bunga juga diperlukan untuk menarik aliran modal asing kembali. Kebijakan BI untuk menaikkan giro wajib minimum (GWM) juga belum teralisasi. Menurutnya kebijakan ini efektif untuk memperketat kebijakan moneter, namun akan membuat kesulitan bank-bank kecil.

Reporter: Nur Farida Ahniar

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan