Pertarungan Pemerintah Vs Bank Indonesia

Penulis: dan Tim Redaksi Katadata

11/10/2013, 14.06 WIB

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro meminta Bank Indonesia berhenti menaikkan suku bunga

bank indonesia.jpg
KATADATA/ Donang Wahyu
KATADATA | Donang Wahyu

KATADATA ? Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro meminta Bank Indonesia berhenti menaikkan suku bunga. Menurutnya, kebijakan moneter uang ketat a la bank sentral tersebut akan menganggu pertumbuhan ekonomi.
 
"Cukup sampai di sini!" kata dia dalam pemaparan ekonomi outlook 2014 yang diselenggarakan Bank CIMB Niaga, Kamis (10/10). Pernyataan Bambang tersebut menyiratkan adanya pertentangan kebijakan antara pemerintah dengan BI.
 
Ketika The Federal Reserve mengumumkan penundaan pengurangan stimulus moneter pada 18 September  lalu, indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sempat naik. Namun, baik indeks maupun rupiah kembali merosot dan mencapai titik terendah pada 30 September di posisi 4316,176 poin dan Rp 11.663 per dolar.
 
Isu tapering agaknya tidak terlalu memengaruhi pasar. Investor tampaknya lebih memerhatikan faktor fundamental perekonomian Indonesia. Situasi ini terjadi sejak Agustus lalu ketika Bank Indonesia mengumumkan defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung tujuh kuartal berturut-turut.
 
Hal ini pula yang menjadi perhatian Bank Indonesia. Apalagi dengan kurs rupiah yang membengkak menyebabkan nilai impor juga semakin tinggi. Sementara kinerja ekspor juga tidak menggembirakan akibat merosotnya harga komoditas di pasar internasional. Tercatat surplus perdagangan nonmigas pada kuartal II-2013 hanya US$ 1,7 miliar, merupakan yang terendah sejak 2008.  
 
Tipisnya surplus perdagangan nonmigas tidak mampu mengimbangi defisit neraca perdagangan minyak yang mencapai US$ 5,3 miliar. Ini merupakan problem bagi Indonesia karena sejak 2004 nilai ekspor minyak Indonesia selalu lebih rendah dari impornya.
 
Dari sisi neraca perdagangan minyak, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2013 defisit neraca minyak Indonesia sudah mencapai US$ 18,19 miliar. Jumlah ini naik 28 persen dari periode yang sama tahun lalu. Jadi meskipun pemerintah sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan mengeluarkan paket kebijakan pengalihan BBM ke biofuel tidak serta merta mengurangi konsumsi BBM.

Berdasarkan data BP Statistical Review 2013, konsumsi minyak Indonesia mencapai 45 persen dari total konsumsi energi 2012, dan volumenya terus meningkat tiap tahun. Padahal produksi minyak Indonesia sejak 2002 justru terus mengalami penurunan, rata-rata 3 persen per tahun. Kenaikan volume konsumsi minyak tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan kendaraan bermotor.
 
Alhasil dengan impor yang lebih tinggi, sementara kurs rupiah yang melemah menyebabkan inflasi menguat. Harga-harga pun semakin mahal. Beban anggaran pemerintah untuk membiayai subsidi BBM juga meningkat. Kebijakan pemerintah soal mobil murah dipastikan akan menambah volume kendaraan sekaligus menaikkan konsumsi minyak.

Persoalannya...

Keputusan The Federal Reserve menunda tapering memang dapat mendorong aliran dana kembali masuk ke Indonesia. Namun buruknya neraca transaksi berjalan, terutama akibat defisit neraca minyak, dapat memberikan persepsi negatif terhadap perekonomian Indonesia.
 
Demikian pula dengan harapan pemerintah agar masyarakat meningkatkan konsumsi supaya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi malah dikhawatirkan menambah defisit. Dengan mendorong konsumsi, maka impor juga semakin tinggi. Akibatnya nilai rupiah semakin tertekan karena kebutuhan dolar yang meningkat. Di sisi lain, inflasi pun sudah sangat tinggi. Padahal ini semua merupakan wilayah yang mesti dijaga oleh Bank Indonesia.
 
Alhasil, Bank Indonesia pun berkepentingan agar masyarakat mengurangi konsumsi sehingga inflasi mereda dan impor berkurang. Pada ujungnya, kurs rupiah akan menguat seiring dengan permintaan dolar yang berkurang.
 
Konsekuensinya Bank Indonesia harus merelakan pertumbuhan ekonomi melenceng dari target. Ini yang tidak inginkan oleh pemerintah, seperti yang dikatakan Wakil Menteri Keuangan di atas. Tahun ini, Bank Indonesia merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,5 -5,9 persen. Sebelumnya bank sentral memperkirakan pertumbuhan di 5,8 -6,2 persen.


 
Langkah Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) merupakan upaya menekan inflasi, mengurangi impor, serta menjaga nilai rupiah. Sejak Juni, BI Rate sudah naik lima kali menjadi 7,25 persen per September. Namun kenaikan tersebut belum mampu mengimbangi laju inflasi yang mencapai 8,40 persen per September. Ini yang membuat suku bunga Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor.
 
Di sinilah dilemanya. Kenaikan suku bunga diharapkan dapat mengurangi impor dan memperkuat kurs rupiah. Dengan suku bunga yang tinggi, diharapkan masyarakat kembali giat menabung dan pengusaha mengurangi investasi. Tapi di sisi lain menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, lantaran suku bunga yang tinggi. BI mengharapkan masyarakat giat menabung, tapi pemerintah justru ingin supaya  konsumsi meningkat.
 
Ini terlihat dari kebijakan pemerintah yang meluncurkan program mobil murah yang sebagian suku cadangnya masih impor. Di satu sisi BI ingin mengurangi impor, pemerintah justru ingin menambah impor. Ketidaksejalanan kebijakan inilah yang akan memengaruhi kepercayaan pasar.

Reporter: Aria W. Yudhistira

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan