Guru Besar UI: Pelemahan Rupiah Akan Berlanjut
KATADATA ? Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dorodjatun Kuntjoro Jakti memperkirakan nilai tukar rupiah masih akan terus melemah seiring dengan rencana penghentian stimulus Amerika Serikat (tapering off).
"Masih akan ada lagi penyesuaian, termasuk pasar saham dan obligasi," ujarnya di sela Seminar Economic Outlook 2014 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Kamis, 28 November 2013.
Dorodjatun mengatakan pelemahan mata uang juga dialami negara lain, sebagai akibat rencana penghentian stimulus moneter AS. Dana investor asing mulai bergerak ke Amerika, sehingga penguatan dolar terjadi di seluruh dunia. Kebijakan ini akan membuat biaya dana (cost of fund) semakin mahal. Di sisi lain, dana-dana "artifisial" bisa direm sehingga bisa beralih ke sektor riil.
Namun, dia mengingatkan Amerika Serikat tidak akan gegabah dalam melakukan tapering. Mereka akan melakukan penghentian stimulus secara smooth. "Amerika akan berusaha keras agar dananya yang selama ini digelontorkan bisa kembali. Tetapi penarikan stimulus tidak akan dramatis," ujar mantan Menko Perekonomian di era pemerintahan Megawati tersebut.
Menurut kurs tengah Bank Indonesia, rupiah pada 28 November 2013 bergerak di kisaran Rp 11.930 per dolar AS, atau melemah 117 poin dibanding hari sebelumnya yaitu 11.813. Kurs jual hampir menembus level 12.000 yaitu, 11.990. Sedangkan kurs beli sebesar 11.870.
Dalam kondisi tersebut, tantangan terbesar pemerintah yaitu menyelesaikan defisit transaksi berjalan. Selain itu, Indonesia juga harus bersiap tinggal landas di tahun mendatang karena masuk dalam periode tingginya usia angkatan kerja. Sehingga jika tenaga kerja tak produktif maka akan tertinggal dengan negara lain. "Jika pertumbuhan tak tinggi, kita juga akan terjebak dalam middle income trape," tuturnya.
Peningkatan produktivitas juga menjadi perhatian bagi Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia, Ndiame Diop. Peningkatan produktivitas merupakan kunci pertumbuhan. Beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu pertama, peningkatan investasi termasuk infrastruktur. Investasi yang kini mencapai 33 persen dari PDB dinilai belum memadai.
Kedua, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan di semua level. Ketiga, peningkatan efisiensi pasar. Penyelesaian kemacetan dan biaya logistik harus menjadi prioritas utama. Perijinan dan birokrasi juga harus dipermudah. Ndiame mencontohkan untuk izin konstruksi di kota Bandung membutuhkan waktu 44 hari. Sedangkan Jakarta 158 hari, Palangkaraya membutuhkan waktu 27 hari. Indonesia juga harus mengurangi inkonstensi regulasi, mengurangi ketidakpastian regulasi di sektor pertambangan.
Kebijakan yang lain yaitu pendalaman pasar keuangan Indonesia yang selama ini masih dangkal. Dana di pasar modal dan kredit perbankan lokal dinilai masih rendah dari PDB jika dibandingkan negara lain. "Perusahaan juga lebih mengandalkan laba ditahan dibanding kredit bank untuk perluasan ekspansi," ujarnya.
