Pemerintah Dukung Kebijakan Uang Ketat BI
KATADATA ? Pemerintah mendukung kebijakan pengetatan moneter Bank Indonesia untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah dan defisit neraca transaksi berjalan. Dalam enam bulan terakhir, BI sudah menaikkan suku bunga acuan sebesar 150 basis poin menjadi 7,50 persen.
?Pemerintah menyambut baik kebijakan tersebut. Diakui saat ini pilihan yang dihadapi pemerintah dan BI terbatas,? kata Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri saat membuka seminar ?Structural Policy Challenges in Indonesia: Medium-Term Challenges and Responses? di Kementerian Keuangan Jakarta, Kamis (5/12).
Meski begitu, Chatib Basri mengakui kebijakan uang ketat hanya berdampak untuk jangka pendek, sehingga perlu dibarengi dengan kebijakan di bidang fiskal. Dia mengatakan, Kementerian Keuangan tengah merumuskan sejumlah insentif untuk menggairahkan kegiatan industri di dalam negeri, terutama yang berorientasi ekspor.
Adapun yang tengah disiapkan saat ini adalah insentif berupa kemudahan impor tujuan ekspor, yakni berupa kemudahan persyaratan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN). Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif kepada perusahaan yang membangun fasilitas penelitian dan pengembangan (Research & Development) di Indonesia. ?Semuanya tengah digodok di Badan Kebijakan Fiskal,? kata dia.
Chatib menambahkan, langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengimbangi kebijakan yang dibuat BI adalah dengan menekan defisit anggaran pada 2014. Tahun depan, defisit akan ditekan di kisaran 1,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun ini sekitar 2,3 ? 2,4 persen. ?Pemerintah juga menurunkan target pertumbuhan dari biasanya 6,5 persen menjadi 5 ? 5,5 persen.?
Kurs tengah rupiah hingga pukul 12.00 WIB berada di angka Rp 12.018 per dolar AS, naik 0,48 persen dari penutupan kemarin. Dibandingkan posisi pada awal tahun, rupiah sudah turun 24 persen.
