OECD Minta Indonesia Benahi Sistem Pensiun
KATADATA ? Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mendorong Indonesia segera mereformasi sistem pensiun. Kebutuhan ini disebabkan rasio penduduk Indonesia ke depan yang semakin tua dan tingkat rasio ketergantungan yang semakin tinggi.
Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa Divisi Kependudukan, tingginya tingkat harapan hidup masyarakat Indonesia semakin tinggi. Pada 2045-2050, diperkirakan rata-rata harapan hidup penduduk mencapai 77 tahun. Jauh lebih tinggi dari rata-rata 71 tahun pada periode 2010-2015.
Adapun rasio jumlah penduduk usia di atas 65 tahun mencapai 15,6 persen dari total penduduk pada 2050. Padahal pada 2010 rasio penduduk di atas 65 tahun hanya 5 persen.
Di sisi lain, tingkat kelahiran per perempuan juga menurun. Dari rata-rata 2,35 kelahiran per perempuan pada 2010-2015 menjadi 1,87 kelahiran pada 2045-2050. Hal ini menyebabkan rasio ketergantungan penduduk usia tua (di atas 65 tahun) semakin tinggi, dari 7,7 persen pada 2010 menjadi 24,33 persen pada 2050.
Tingginya rasio ketergantungan tersebut berarti beban yang ditanggung penduduk usia produktif pada 2050 akan tiga kali lipat dari saat ini. Tanpa ada sistem pensiun yang kokoh, para penduduk tua tersebut bukan hanya akan membebani negara, tetapi juga perekonomian secara keseluruhan.
Sistem jaminan pensiun oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan baru akan dilaksanakan pada 2015. PT Jamsostek, sebagai pelaksana BPJS Ketenagakerjaan, mengusulkan iuran untuk jaminan pensiun sebesar 15 persen, di mana 9 persen ditanggung oleh pemberi kerja. Namun usulan tersebut ditolak kalangan pengusaha karena akan menambah beban yang mereka tanggung.
