Impor BBM Tak Diatur, Defisit Tetap Tinggi

Penulis:

Editor:

9/12/2013, 00.00 WIB

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia diprediksi belum akan teratasi dalam waktu dekat Paket kebijakan pemerintah tahap II yang baru diluncurkan Senin 912 tidak mengatur pengurangan impor bahan bakar minyak BBMPadaha

2696.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Agung Samosir

KATADATA ? Defisit neraca transaksi  berjalan Indonesia diprediksi belum akan teratasi dalam waktu dekat. Paket kebijakan pemerintah tahap II yang baru diluncurkan Senin (9/12) tidak mengatur pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM).

Padahal berdasarkan data Neraca Pembayaran Indonesia yang diumumkan Bank Indonesia defisit neraca minyak pada kuartal III-2013 meningkat 10,6 persen menjadi US$ 5,9 miliar. Hal ini disebabkan impor minyak yang membengkak 11,9 persen menjadi US$ 10,7 miliar, meski pemerintah sudah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni lalu.

Menteri Keuangan Muhammad Chatib Basri mengatakan pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan peningkatan penggunaan biofuel. Namun kebijakan yang diumumkan pada akhir Agustus lalu tersebut tidak terlalu berpengaruh mengurangi impor BBM dalam jangka pendek.

Pemerintah, kata dia, juga belum berencana mengeluarkan kebijakan yang lebih radikal untuk membatasi konsumsi BBM. ?Sebaiknya tanya ke Kementerian ESDM,? kata Chatib seusai mengumumkan paket kebijakan ekonomi tahap II di Jakarta (9/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor produk premium sepanjang Januari-Oktober 2013 meningkat 11,6 persen menjadi 12,11 ton dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Adapun yang terbesar merupakan jenis premium yang dipakai untuk BBM bersubsidi yang mencapai 11,90 juta ton.

Tingginya konsumsi menyebabkan nilai impor premium selama periode Januari-Oktober 2013 juga meningkat 5,4 persen menjadi US$ 12,25 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Fauzi Ichsan, ekonom Standard Chartered Bank, mengatakan pemerintah tidak akan mengeluarkan kebijakan yang radikal untuk menekan defisit neraca transaksi berjalan pada saat ini. Persoalannya, saat ini merupakan tahun politis, menjelang Pemilu 2014. Alhasil, ada kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi bahwa pemerintah tidak fokus menyelesaikan persoalan ekonomi.

?Menteri ekonominya banyak yang nyapres. Mungkin yang dianggap kredibel menteri keuangan. Dia mau naikin harga BBM juga susah karena itu keputusan politik,? kata dia, ?Jadi sekarang beban penurunan defisit 100 persen ada di Bank Indonesia.?

Reporter: Aria W. Yudhistira dan Nur Farida Ahniar

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan