LPS Komit Atasi Masalah Permodalan Bank Mutiara

Penulis: dan Nur Farida Ahniar

19/12/2013, 00.00 WIB

Lembaga Penjamin Simpanan LPS berkomitmen menyelesaikan permasalahan permodalan Bank Mutiara sesuai prosedur Hal itu terkait dengan penurunan rasio kecukupan modal Bank Mutiara di bawah 8 persenLPS be

2427.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Agung Samosir

KATADATA ? Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen menyelesaikan permasalahan permodalan Bank Mutiara sesuai prosedur. Hal itu terkait dengan penurunan rasio kecukupan modal Bank Mutiara di bawah 8 persen.

"LPS berkomitmen menyelesaikan masalah permodalan Bank Mutiara," ujar Juru bicara LPS Samsu Adi Nugroho kepada Katadata, Kamis, 19 Desember 2013. Namun, dia enggan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai komitmen yang dimaksud.

Komitmen LPS tersebut disampaikan seiring dengan surat dari Bank Indonesia yang menghendaki agar lembaga penjamin simpanan nasabah bank tersebut menyuntikkan tambahan modal senilai Rp 1,5 triliun untuk Bank Mutiara. BI mendesak LPS memenuhi tambahan modal mengingat bank sentral akan menyerahkan fungsi pengawasan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan mulai awal 2014. Dengan tambahan modal tersebut, rasio kecukupan modal (CAR) Bank Mutiara bisa dinaikkan agar memenuhi ketentuan BI, sekitar 14 persen.

Atas tuntutan BI tersebut, LPS kemudian menyampaikan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Anggota BPK Rizal Djalil membenarkan telah menerima surat dari LPS, namun lembaganya enggan memberikan komentar lebih jauh atas surat lembaga asuransi dana nasabah perbankan tersebut.

DPR juga telah menerima surat permintaan konsultasi dari LPS. Menurut Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis, surat yang ditujukan kepada DPR itu berisi permintaan rapat konsultasi, namun tidak menyebut secara rinci mengenai permintaan tambahan modal.

Harry berpendapat dalam UU LPS sudah jelas bahwa jika LPS menyuntikkan modal tak perlu menunggu persetujuan dengan DPR. "LPS bisa mengambil tindakan," tutur Harry kepada Katadata.

Sekretaris Perusahaan Bank Mutiara, Rohan Hafas menjelaskan tambahan modal itu untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/18/PBI/2012 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Isinya, seluruh bank yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi ketentuan Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) yang besarnya bervariasi antara bank yang satu dengan bank lainnya.

"Bank Mutiara harus memenuhi seluruh peraturan BI yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai ICAAP, yang mengatur CAR hingga 14 persen," ujar Rohan dalam keterangan tertulis yang diterima Katadata, Kamis 19 Desember 2013.

Terkait hal tersebut, LPS sebagai pemegang saham Bank Mutiara diwajibkan untuk melakukan penanganan terhadap bank dengan jalan menyetor biaya penanganan (LPS) sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank (pasal 33 ayat (1) UU LPS. "Sebagai bank yang terus meningkatkan kinerjanya, Bank Mutiara terus membutuhkan tambahan modalnya sesuai tingkat pertumbuhannya," kata Rohan.

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Katadata, mengacu pada laporan keuangan Bank Mutiara bulan Oktober 2013 kebutuhan modal Rp 1,5 triliun tersebut akan digunakan untuk mencapai hingga CAR 14 persen sebesar Rp 922,81 miliar dan Rp 603 miliar untuk menutupi potensi-potensi biaya akibat praktik manajemen lama. Rincian kebutuhan dana bisa dibaca di tautan ini.

Reporter: Nur Farida Ahniar

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan