PP Minerba Solusi yang Saling Menguntungkan

Penulis:

Editor:

30/12/2013, 00.00 WIB

Rencana penerbitan peraturan pemerintah PP yang mengatur soal kadar pemurnian dan pengolahan tambang mineral dinilai sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha dan pemerintahHikmahanto Juwana pakar hukum dari Univer

3008.jpg
Arief Kamaludin | KATADATA
KATADATA | Bernard Chaniago

KATADATA ? Rencana penerbitan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur soal kadar pemurnian dan pengolahan tambang mineral dinilai sebagai solusi yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha dan pemerintah.

Hikmahanto Juwana, pakar hukum dari Universitas Indonesia, mengatakan ada tuntutan agar dilakukan kebijakan pelonggaran ekspor untuk mencegah terjadinya PHK di sektor tambang mineral. Ini dilakukan menyusul segera diberlakukannya UU Minerba per 12 Januari 2014. Menurutnya, peraturan tersebut dapat menjadi solusi sementara.

Meski begitu, dia berharap peraturan yang akan dibuat nantinya memiliki jangka waktu. Hal ini supaya UU Minerba yang mengatur larangan ekspor dapat tetap dijalankan, katanya seperti dikutip Bisnis Indonesia (30/12).

Dkabarkan PP itu nantinya berisikan perusahaan bisa melakukan ekspor bijih mineral per 12 Januari 2014. Namun, perusahaan tambang itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni harus clean and clear, melunasi seluruh kewajiban kepada pemerintah, dan penandatanganan pakta integritas untuk pendirian smelter.

Reporter: Redaksi

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan