Boediono: Empat Risiko Ekonomi Indonesia di 2014
KATADATA ? Wakil Presiden Boediono menyebutkan ada empat risiko di bidang perekonomian yang perlu diwaspadai pada 2014. Dia berharap, pemerintah bersama para pemangku kepentingan lainnya dapat mengantisipasi keempat risiko tersebut.
Pertama, terkait dengan situasi likuiditas global seiring dengan telah ditetapkannya rencana pengurangan stimulus (tapering off) oleh The Fed. Kondisi ini diperkirakan berimbas pada pengetatan likuiditas, termasuk pasar finansial di dalam negeri.
?Kapan dan berapa lama, kita masih menerka. Tapi pasti tahun ini,? kata Boediono saat membuka perdagangan 2014 di Bursa Saham Indonesia, Jakarta, Kamis (2/1).
Menurut dia, pengetatan likuiditas yang terjadi saat ini berbeda dengan situasi pada krisis 1997-98 dan 2008 lalu yang dipicu oleh bangkrutnya perusahaan di sektor keuangan. Adapun yang terjadi sekarang karena adanya pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju. Namun ini tidak terjadi tiba-tiba, sehingga ada waktu untuk menyiapkannya.
?Kondisi fiskal moneter kita bagus di 2013. Memang ada beberapa masalah CAR (rasio kecukupan modal bank, Red) yang Insya Allah bisa diatasi,? kata dia. ?Proses ini memang penuh ranjau, yang penting kita lakukan proses adjustment ini yang menurut saya sudah tuntas untuk hadapi likuiditas yang baru.?
Kedua, risiko yang berasal dari harga bahan bakar minyak (BBM), apalagi volume konsumsinya yang sangat besar. Pemerintah, kata dia, takkan ragu untuk membuat kebijakan yang lebih tegas untuk mengurangi konsumsi BBM.
Ketiga, harga bahan makanan, terutama akibat suplai barang yang tidak lancar sehingga dapat memicu inflasi. Keempat, risiko yang berasal dari kegiatan politik. Wapres berharap, modal politik Indonesia bisa terbentuk pada semester II mendatang, dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan yang baru. ?Kita berharap 2004 dan 2009 bisa terulang, bisa lancar, aman, dan bisa menghasilkan pemerintah yang baru,? kata Boediono.
Menteri Keuangan M Chatib Basri mengatakan pemerintah fokus untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Dia menargetkan defisit bisa ditekan hinggadi bawah 21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
