Pemerintah Pertahankan Harga Mobil Murah
KATADATA ? Menteri Perindustrian MS Hidayat tetap akan mempertahankan plafon harga Kendaraan Bermotor Roda Empat Hemat Bahan Bakar & Harga Terjangkau (KBH2), yang biasa disebut LCGC (low cost green car). Karena masalah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar diperkirakan akan bisa diatasi oleh pemerintahan baru nantinya.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi usulan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), yang meminta agar pemerintah menaikan persyaratan batas harga jual KBH2. Para pelaku industri merasa penetapan batas harga KBH2 sebesar Rp 95 juta mengacu pada kondisi inflasi dan nilai tukar pada 2013. Di mana nilai harga dolar masih di kisaran Rp 10.000-11.400, sedangkan saat ini sudah mendekati dan sempat mencapai Rp 12.000.
Hidayat mengakui industri otomotif saat ini sedang tertekan masalah naiknya harga komponen dan bahan baku akibat menguatnya dollar dan inflasi yang tinggi. Namun, kata Hidayat, masalah fluktuasi nilai tukar Rupiah dan inflasi diharapkan masih bisa diatasi oleh pemerintah baru.
Menurutnya, salah satu penyebab semua masalah tersebut adalah tingginya subsidi BBM. Sementara program para calon presiden (capres) saat ini, berjanji akan mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Jadi saat ini plafon harga masih akan kita pertahankan. Dengan harapan pemerintah baru bisa menata program ekonomi yang lebih baik, sehingga bisa menekan subsidi BBM," ujarnya, seusai Seminar 'Prospek Industri Otomotif Nasional Menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015', di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (23/6).
Ketua Pengembangan Industri Gaikindo I Made Dana Tangkas mengatakan, Low Cost Green Car (LCGC) penting untuk mengatasi penggunaan energi saat ini. Untuk itu, Gaikindo akan fokus mengembangkan LCGC agar bisa dimanfaatkan dengan baik.
Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki dengan dukungan pemerintah. Apalagi masih ada beberapa komponen yang masih impor, mengingat industri komponen dalam negeri belum mampu memproduksinya. Sementara, untuk mengembangkan industri komponen dalam negeri pun membutuhkan bantuan pemerintah, seperti tax holiday.
"Sedangkan itu (tax holiday) tidak diberikan pemerintah ke sektor otomotif kan. Padahal itu perlu sebenarnya untuk mendukung industri ini," terang Sekrearis General Gaikindo, Noegardjito.
