Menkeu: Tidak Ada Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
KATADATA ? Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan pemerintah tidak ada penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir tahun. Kuota BBM bersubsidi dalam APBN-P 2014 tetap sebesar 46 juta kiloliter (kl).
Menurut dia, pemerintah tidak dapat menambah kuota tersebut karena sudah dipatok di dalam Undang-undang APBN-P. DPR membatasi kewenangan pemerintah untuk menambah kuota jika realisasi penggunaan BBM bersubsidi hingga akhir tahun tidak mencukupi.
?Saya sudah bilang dari awal akan kurang lho, sehingga pemerintah meminta catatan kepada DPR agar kuota BBM jangan dipatok 46 kl. Tapi dalam Undang-undang APBN-P diputuskan hanya 46 kl,? ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8).
Dalam rapat Badan Anggaran DPR pada 18 Juni 2014, pemerintah sebetulnya sudah mengusulkan agar anggaran subsidi energi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi berdasarkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP), nilai tukar, dan atau parameter subsidi energi.
Pemerintah berharap besaran subsidi energi bisa ditambah jika ada pembengkakan konsumsi. Namun, usulan pemerintah untuk membuat parameter subsidi tersebut ditolak Badan Anggaran.
Badan hanya memberikan kewenangan untuk menaikkan besaran subsidi BBM jika ada perubahan nilai tukar dan ICP. Penghapusan kata parameter subsidi secara otomatis mewajibkan pemerintah untuk melakukan upaya pengendalian volume konsumsi BBM secara maksimal.
Hal ini, kata Chatib, kuota 46 kl harus mencukupi hingga akhir tahun. Adapun untuk pengaturan penyalurannya diserahkan kepada PT Pertamina (Persero). ?Pertamina punya strategi bagaimana normalisasi dilakukan tetapi kuotanya tetap bisa dijaga,? katanya.
Askolani, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, mengatakan pemerintah tetap akan mempertahankan kuota BBM sebesar 46 kl. Dengan demikian, untuk memastikan kecukupan alokasi BBM bersubsidi hingga akhir tahun akan dilakukan pembatasan kuota.
Akan tetapi, sejak semalam Pertamina telah memutuskan untuk kembali melakukan normalisasi. Hal ini, menurut Askolani, bisa saja pembatasan kuota dilakukan lagi.
