Ekonomi Pemerintah Baru Terancam Sandera Politik
KATADATA ? Pemerintah baru berpotensi menghadapi lima risiko ekonomi jika ketegangan politik terus berlanjut pasca pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden-Wapres 2014-2019 pada 20 Oktober mendatang. Kelima risiko itu adalah pelemahan kurs rupiah dan indeks saham, memburuknya iklim bisnis, terhambatnya pembangunan infrastruktur, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, dan meningkatnya pengangguran.
Direktur Riset Katadata Heri Susanto menyatakan, untuk meredam munculnya kelima risiko politik itu, para elite politik dari kedua kubu, yaitu Koalisi Prabowo dan Jokowi perlu secara arif meredakan ketegangan dan menghindari terjadinya kebuntuan negosiasi yang bisa berujung pada krisis politik.
?Jika kebuntuan politik terus berlanjut, bahkan semakin memanas, sangat mungkin ancaman-ancaman tersebut akan menjadi kenyataan,? ujar Heri. ?Dan jika ini terjadi, maka perekonomian nasional benar-benar tersandera oleh kepentingan sempit politik. Ongkos ekonomi yang harus ditanggung seluruh rakyat sangat mahal.?
Penegasan itu disampaikan oleh Heri dalam press briefing Katadata bertajuk "Ekonomi dalam Ancaman Sandera Politik" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Kamis (16/10). Turut hadir dalam kesempatan ini ekonom DBS Bank Gundy Cahyadi.
Lebih jauh Heri memaparkan kelima risiko ekonomi tersebut. Pertama, ancaman pelemahan kurs rupiah dan indeks saham. Hasil riset Katadata menunjukkan, gejolak politik yang terjadi pada tiga pekan terakhir (26 September ? 13 Oktober 2014) mengakibatkan nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan merosot paling tajam di kawasan Asia. Selama periode tersebut, rupiah melemah 1,3 persen dan IHSG merosot 4,3 persen. Fenomena ini membuktikan bahwa selain faktor eksternal, kisruh politik domestik cukup signifikan memberikan dampak negatif di pasar finansial.
Kedua, ancaman memburuknya iklim bisnis. Asosiasi Pengusaha Indonesia sudah memperkirakan, jika kisruh politik terus berlanjut maka akan menurunkan bisnis 5,5 persen. Respon negatif investor setidaknya mulai terlihat dari keluarnya arus modal asing (capital outflow) di pasar finansial, khususnya di pasar saham dan obligasi. Selama periode gejolak politik (26 September-13 Oktober 2014), setidaknya total net sell asing di pasar modal mencapai Rp 7 triliun. Dalam waktu hampir bersamaan, kepemilikan asing atas obligasi negara juga menurun sekitar Rp 6 triliun.
