Pemerintahan Baru Sulit Gerakkan Ekonomi dengan Cepat
KATADATA ? Roda ekonomi pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla nanti diperkirakan tidak bisa bergerak cepat. Hal ini diakibatkan struktur fundamental ekonomi yang rentan terhadap pengaruh eksternal.
"Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah baru lari cepat," ujar Ekonom Bank DBS Gundy Cahyadi pada diskusi Ekonomi dalam Ancaman Sandera Politik yang digelar oleh Katadata di Jakarta (16/10).
Selama ini ekspektasi publik terhadap Jokowi, terutama untuk perbaikan ekonomi cukup besar. Sayangnya, harapan tersebut perlu disadarkan karena besarnya tantangan ekonomi yang dihadapi pemerintah baru mendatang. (Baca: Jokowi Hadapi Lima Ancaman Ekonomi)
Gundy mengatakan perbaikan defisit transaksi pada neraca transaksi berjalan masih menjadi fokus utama yang perlu diatasi. Menurut dia, gejolak apapun dalam perekonomian global seharusnya tidak memberikan pengaruh besar jika fundamental ekonomi nasional kuat. Sementara Indonesia paling rentan karena defisit transaksi berjalan ini yang besar.
Dari sisi moneter, langkah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 7,5 persen sejak akhir 2013 dinilai tepat untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan. Dari sisi fiskal, langkah kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) juga ditunggu. Perbaikan sistem subsidi akan mendorong penggunaan anggaran lebih efisien.
Pekerjaan rumah lainnya bagi Jokowi-JK adalah perbaikan struktur industri nasional. Penguatan sektor manufaktur menjadi penting untuk memperkuat sektor riil ekonomi dan menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang.
Gundy juga mengakui ekspektasi investor terhadap presiden dan wakil presiden terpilih sempat menurun akibat gejolak politik nasional. Namun dia yakin ekspektasi pelaku pasar terhadap potensi ekonomi nasional dalam jangka panjang masih besar.
