Darmin: Menteri Perlu Perlindungan dari Presiden
KATADATA ? Mantan Gubernur Bank Indonesia menilai pentingnya perlindungan terhadap menteri agar tidak dikriminalisasi dalam melakukan kebijakan. Perlindungan ini terutama bagi menteri bidang perekonomian dalam mengambil keputusan.
Darmin beralasan Rancangan Undang Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) urung dibahas DPR. Sehingga perlu ada perlindungan dari presiden terhadap menteri-menterinya.
"Seharusnya ada perlindungan itu (dari presiden)," ujar Darmin, Kamis (16/10).
Menurut dia tanpa aturan yang menjadi patokan bagi menteri dalam mengambil kebijakan, akan rentan untuk dikriminalisasi. Dia mencontohkan kasus Bank Century akibat adanya perbedaan pandangan tentang pengertian krisis yang berdampak sistemik.
Pembahasan UU JPSK dirasa penting segera dilakukan mengingat besarnya tantangan ekonomi, baik dari segi internal maupun global. Terutama, rencana Bank Sentral Amerika, the Fed yang akan menaikkan suku bunganya tahun depan. Ditambah dengan situasi politik yang tak stabil juga akan menghambat perekonomian untuk tumbuh karena adanya pandangan negatif dari investor. Sementara peningkatan penerimaan negara dari investasi dibutuhkan di tengah kinerja ekspor yang melambat.
Namun ketika ditanya pencalonannya menjadi menteri di kabinet Joko Widodo, Darmin enggan menanggapi hal itu. "Berita dari mana itu? Saya tidak mau komentar soal itu," ujar Darmin.
Sebagai ekonom senior, nama Darmin banyak dijagokan beberapa pihak. Pria berusia 65 tahun ini malang melintang di bidang keuangan. Selain pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia, dia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). (Baca: 5 Kandidat Menko Perekonomian)
