Antam Tunggu Kepastian Pemerintah untuk Rights Issue
KATADATA ? PT Aneka Tambang Tbk (Antam) masih menunggu kejelasan pemerintah untuk memberikan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 7 triliun tahun ini.
Sekretaris Perusahaan Antam Tri Hartono mengatakan rencana ini masih dalam proses di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rencananya PMN ini akan diberikan dengan menyerap saham baru yang akan diterbitkan perseroan.
Dia menyebutkan saham pemerintah di perusahaanya sebesar 65 persen, sedangkan sisanya milik publik. Untuk itu, perseroan masih memiliki ruang untuk melakukan right issue, dengan pemegang saham mayoritas masih dipegang oleh pemerintah.
?Saham pemerintah di (perusahaan) kami 65 persen, 35 persennya publik. Masih (bisa rights issue) lah, yang penting mayoritas tetap pemerintah. Kami punya ruang untuk itu,? kata Hartono kepada Katadata, Rabu (7/1).
Hartono juga mengakui bahwa pemerintah telah memanggil direksi Antam untuk membahas rencana ini. Menteri BUMN juga sudah menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk persetujuan rights issue dan PMN Antam pada 3 Desember 2014.
Rencananya, PMN ini akan digunakan untuk mendanai proyek feronikel di Halmahera Timur senilai US$ 1,6 miliar ? US$ 1,7 miliar. Ada juga proyek smelter grade alumina (SGA) di Menpawah sebesar US$ 1,7 miliar ? US$ 1,8 miliar dan proyek anode slime senilai US$ 40 juta. Meski demikian, Hartono belum bisa memastikan hal ini, mengingat belum adanya kejelasan dari pemerintah.
Tahun ini perseroan telah mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 2,4 triliun tahun ini. Mayoritas capex akan digunakan untuk menyelesaikan Proyek Perluasan Pabrik Feronikel Pomalaa (P3FP), yang diperkirakan selesai Oktober 2015. Proyek ini akan mendongkrak kapasitas produksi nikel pabrik Pomalaa dari 18.000-20.000 ton per tahun menjadi 27.000-30.000 ton per tahun.
