Dwelling Time Pelabuhan Lambat, Pelindo II Salahkan Kemenhub
KATADATA – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) menyalahkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai penyebab lamanya waktu tunggu bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kementerian yang dipimpin Ignasius Jonan tersebut dinilai gagal menjalankan sistem pelayanan perizinan terpadu di pelabuhan terbesar di Indonesia ini.
Juru bicara Pelindo II Sofyan Gumelar mengatakan, sistem Indonesia National Single Window (INSW) di Pelabuhan Tanjung Priok terdiri dari dua pelayanan, yakni trade net dan port net. Pelayanan trade net dikoordinasikan oleh Ditjen Bea Cukai, sedangkan port net dikoordinasikan oleh Kemenhub.
Saat ini, kata Sofyan, pelayanan trade net telah berjalan dengan baik, yang terlihat rata-rata dwelling time perizinan di Ditjen Bea Cukai berada di kisaran 0,7 hari hingga 0,6 hari.
“Nah, yang port net ini jalannya masih pelan. Port net ini pelayanan perizinan lainnya seperti karantina, perikanan, pertanian. Yang memegang kendali port net ini Kemenhub,” kata dia yang ditemui Katadata di kantor Pelindo II, Senin (6/7). (Baca: Jokowi Marah-Marah di Ruangan Ini)
Padahal, Pelindo II telah meminjamkan ruangan untuk mengurus perizinan dokumen terpadu. Dengan begitu, pengurusan barang masuk dan keluar di Tanjung Priok dapat lebih cepat. “Jadi kalau INSW tidak jalan itu domainnya Kemenhub yang menggunakan ruangan dari kami,” kata Sofyan. (Baca: Buntut Insiden Priok, Posisi Jonan dan Indroyono Terancam)
Menurut dia, selama ini mekanisme bongkar muat di pelabuhan sudah sangat mudah dan cepat. Dua hari sebelum kapal sandar di pelabuhan, importir harus mengajukan Permohonan Permintaan Penyandaran Kapal (PPPK) ke Pelindo. Kemudian importir juga mengurus dokumen penerimaan barang (delivery order) ke perusahaan shipping.
(Lihat Galeri Foto: Usai Dikunjungi Jokowi, Ruang Layanan di Priok Tetap Sepi)
