Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Kaji Proposal dari Cina dan Jepang
KATADATA ? Pemerintah akan mengkaji hasil studi kelayakan proyek kereta cepat yang ditawarkan pemerintah Cina dan Jepang. Pemerintah akan memutuskan dalam dua pekan siapa yang akan mengerjakan proyek sepanjang 150 kilometer (klm) tersebut.
?Dalam dua minggu, hasil review pemerintah akan keluar,? kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di kantornya, Selasa (11/8).
Pemerintah, kata Kepala Bappenas, akan membandingkan dua proposal tersebut dengan mengacu pada beberapa variabel. Beberapa variabel tersebut antara lain harga, dampak ekonomi, pemakaian komponen dalam negeri, pemakaian tenaga kerja lokal, serta aspek pelayanan publik.
Pihak Cina, kata Andrinof, kemarin sudah menyerahkan hasil studi kelayakan proyek senilai US$ 5,5 miliar atau sekitar Rp 74,7 triliun kepada Presiden Joko Widodo. Dalam studi kelayakan tersebut, Cina menjanjikan akan menyelesaikan proyek dalam tiga tahun. Jika terealisasi, konsorsium perusahaan asal Cina akan memulai pekerjaan pada September mendatang, sehingga pada 2018 bisa terselesaikan.
Kepada pemerintah, pihak Cina menawarkan pinjaman untuk membiayai proyek tersebut dengan bunga sebesar 2 persen selama 40 tahun. Pihak Cina pun memberikan masa tenggang atau grace period selama 10 tahun untuk pengembalian utang tersebut. Menurut Andrinof, Cina tidak meminta jaminan, termasuk dari APBN, untuk mengerjakan proyek ini.
(Baca: Bappenas: Keputusan Proyek Kereta Cepat Ada di Presiden)
