BTN Khawatir NPL Naik Jika Terjadi PHK Massal
KATADATA ? PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengkhawatirkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya rangkaian pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika itu terjadi bisa berdampak terhadap rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) perseroan.
Direktur BTN Iman Nugroho Soeko mengatakan, sekitar 89 persen porsi kredit BTN disalurkan untuk kredit pemilikan rumah (KPR). ?Dampak langsung sih tidak ada. Tapi akan kena seandainya ada PHK yang bersifat massal,? kata dia seusai rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di Menara BTN, Jakarta, Rabu (2/9).
Sedangkan terkait ketahanan terhadap gejolak mata uang, dia mengatakan, perseroan telah melakukan uji daya tahan atau stress test. Dari uji tersebut, BTN masih bisa bertahan terhadap tekanan nilai tukar, termasuk jika rupiah mencapai Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Di kesempatan yang sama, Direktur BTN Mansyur Nasution mengatakan, NPL perseroan saat ini masih berada di angka 4,7 persen. Namun, untuk mengurangi tekanan yang berasal dari kredit bermasalah ini, BTN telah melakukan restrukturisasi beberapa KPR untuk menyikapi kondisi ekonomi saat ini.
?Yang kami antisipasi itu adalah mereka yang bekerja di sektor manufaktur dan swasta. Selain itu mereka yang bekerja di natural resources juga akan diantisipasi,? ujarnya.
Direktur BTN lainnya yakni Sulis Usdoko berujar, langkah restrukturisasi ini telah sejalan dengan arahan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dia memastikan perseroan tetap akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kesehatan perbankan bahkan apabila tidak ada gejolak seperti saat ini. ?Jadi bukan hanya saat ini, tapi memang kami antisipasi secara operasional,? kata Sulis.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sebelumnya menyebutkan akibat perlambatan ekonomi maka ada sekitar 30 ribu pekerja yang terpaksa dirumahkan. Sementara Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKM) Kementerian Perindustrian Harjanto memberitahu imbas dari lesunya permintaan produk tekstil dan alas kaki, sebanyak 6.000 buruh tekstil di wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung terpaksa dirumahkan.
?Sebagian besar dirumahkan karena pabriknya mengurangi shift kerja,? kata Harjanto.
