Pemerintah Menilai Saudi Aramco Bukan Pesaing Pertamina

KATADATA ? Meski menuai respons positif dari pemerintah, rencana investasi Saudi Aramco hingga US$ 10 miliar untuk membangun kilang di Indonesia belum tentu bisa berjalan mulus. Seperti beberapa tahun lalu, perusahaan asal Arab Saudi itu mengajukan sejumlah syarat. Kali ini, Saudi Aramco mau membangun kilang namun meminta agar bisa menjual hasil minyaknya sampai ke hilir.

Atas keinginan tersebut, PT Pertamina menanggapinya dengan dingin. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, berharap mesti ada skema yang jelas terlebih dahulu dalam penjualan minyak di sisi hilir. Hal ini untuk menjaga keuntungan negara. "Harus ada skema optimum untuk maksimum benefit negara," kata Winda kepada Katadata melalui pesan singkatnya hari ini, Rabu (16/90.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Pertamina tak perlu khawatir sampai sejauh itu. Sebab, selama harga yang dijual sama maka Pertamina tidak perlu merasa tersaingi. "Bukan pesaing, kalau harga kan enggak boleh berbeda," ujar Darmin di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta.

Sebenarnya, mantan Gubernur Bank Indonesia ini memahami bila Pertamina keberatan. Sejauh ini, penjualan minyak ke hilir, terutama yang mendapat subsidi negara, memang merupakan wilayah Pertamina. Tetapi Darmin menganggap hal tersebut tidak perlu menjadi persoalan.

Saat ini pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada swasta untuk membangun kilang minyak di dalam negeri. Kebijakan itu untuk memperkuat ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Di sisi lain, proyek kilang bukan merupakan bidang usaha yang menghasilkan keuntungan besar sementara nilai investasinya tinggi. ?Karena ujung-ujungnya (produksi kilang berupa bahan bakar minyak/BBM) harus dijual ke Pertamina yang menguasai sektor hilir migas,? kata Darmin.

Aramco sepertinya menimbang hal-hal tersebut. Karena itu, mereka meminta bisa bermain di sektor hilir bila pemerintah Indonesia mengingkan uang sekitar Rp 140 triliun masuk ke proyek kilang.

Untuk menggaet investor di proyek ini, pemerintah sebetulnya sedang menimbang empat opsi. Pertama, kilang dibagun oleh suatu badan bersama. Kedua, kilang dibangun oleh pemerintah dan badan usaha. Ketiga, penugasan khusus kepada Pertamina untuk membangun kilang. Keempat, biaya pembangunan kilang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. (Baca: Memuat Empat Opsi, Perpres Kilang Terbit Akhir Bulan Ini)

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak 1970-an hingga saat ini pemerintah tidak pernah membangun kilang baru. Semua kilang yang ada sebanyak delapan buah milik Pertamina. Mulai tahun depan, pemerintah berencana membangun empat kilang baru dengan total kapasitas 668 ribu barel per hari ini. Investasi yang dibutuhkan mencapai US$ 23,6 miliar dalam 10 tahun. Sedangkan Pertamina juga berencana merevitalisasi empat kilang lama dan membangun tiga kilang baru.