Harga Gas Turun, Pemerintah Rela Porsi Bagi Hasil di Tiung Biru Susut
KATADATA ? Pemerintah berencana mengurangi porsi bagi hasil yang diterimanya dari produksi gas bumi Lapangan Tiung Biru-Jambaran di Blok Cepu, Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemerintah menurunkan harga gas untuk industri mulai 1 Januari tahun depan.
Kepala Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memperkirakan, penurunan harga gas untuk Lapangan Tiung Biru sekitar US$ 1 per juta british thermal unit per hari (BTUD) dari asumsi awal sebesar US$ 8 plus dua persen eskalasi. Jadi, setelah direvisi nantinya harga jual gas dari lapangan itu sebesar US$ 7 plus dua persen eskalasi per juta BTUD.
Agar kebijakan itu tidak mempengaruhi jumlah penerimaan para mitra kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) Lapangan Tiung Biru, pemerintah akan mengurangi sendiri porsi bagi hasilnya. "Memang ada penurunan migas bagian negara karena kita (pemerintah) memberikan harga lebih rendah untuk pupuk," kata Amien kepada Katadata di Jakarta, Kamis (17/9).
Awalnya, dalam revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) Lapangan Tiung Biru yang sudah disetujui oleh SKK Migas pada 17 Agustus lalu, porsi bagi hasil untuk negara sebesar 45,8 persen. Sedangkan 24,5 persen merupakan jatah kontraktor KKS dan 29,7 persen untuk pengembalian biaya operasi (cost recovery). Kontraktor lapangn itu adalah PT Pertamina EP Cepu, PT Pertamina EP, ExxonMobil Cepu, dan Badan Kerja Sama PI (Participating Interest) Blok Cepu.
(Baca: Pengembangan Lapangan Jambaran Disetujui, Negara Bisa Terima Rp 80 Triliun)
Berdasarkan perhitungan Amien, porsi bagi hasil untuk negara setelah harga gas diturunkan akan menyusut jadi 40,2 persen. Sedangkan bagian KKKS bertambah menjadi 30,1 persen. Alhasil, potensi penerimaan negara dari bagi hasil produksi gas Lapangan Tiung Biru akan ikut berkurang.
