Sebelum Proses Hukum, Menteri Rini akan Bahas Audit Petral dengan Jokowi
KATADATA - Meski audit investigasi terhadap Pertamina Energy Trading Limited (Petral) sudah rampung dan diterima Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintah belum menentukan sikap selanjutnya. Padahal, hasil audit tersebut mengungkapkan adanya sejumlah praktik penyimpangan di tubuh anak usaha PT Pertamina (Persero) itu.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku, sampai saat ini belum bisa memutuskan apakah hasil audit tersebut akan dibawa ke ranah hukum atau tidak. Yang jelas, dia bersama Menteri ESDM akan melaporkan dan membahas hasil audit Petral dengan Presiden Joko Widodo. “Dibicarakan bersama dengan Pak Presiden, soal kelanjutannya bagaimana,” kata Rini di Jakarta, Selasa (10/11).
Di sisi lain, Rini meminta direksi Pertamina mempelajari hasil audit Petral itu secara mendalam. Tujuannya untuk memperbaiki sistem pembelian minyak mentah dan produk bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini tidak transparan dan menimbulkan biaya yang tinggi. Dengan begitu, Pertamina bisa beroperasi secara lebih optimal dan seefisien mungkin.
Setelah itu, Rini belum bisa memastikan langkah selanjutnya. Termasuk, melanjutkan proses audit yang lebih panjang lagi untuk menyingkap praktik-praktik penyimpangan di Petral pada masa lampau. “Pada dasarnya, kami pakai dulu yang ini (hasil audit),” katanya.
Seperti diketahui, perusahaan audit forensik asal Australia, Kordamentha, telah merampungkan audit investigasi Petral pada kurun waktu 2012-2015. Dari hasil audit itu, menurut Sudirman, ditemukan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah maupun produk BBM di Petral. Pihak ketiga itu turut campur mulai dari mengatur proses tender, membocorkan informasi mengenai harga penawaran, hingga menggunakan instrumen karyawan Petral untuk memenangkan hasil tender tersebut.
Akibat praktik tersebut, Pertamina dan Petral, bahkan masyarakat luas, dirugikan karena tidak memperoleh harga yang optimal. Yaitu, harga yang terbaik ketika impor minyak mentah dan produk BBM.
