Setelah JICT, Pansus Minta BPK Audit Proyek Pelabuhan Kalibaru
KATADATA - Pansus Angket Pelindo II meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap kinerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). Audit terutama dilakukan terhadap pembangunan pelabuhan Kalibaru. Proyek senilai Rp 25 triliun ini dianggap rentan terjadi pelanggaran.
Ketua Pansus Rieke Diah Pitaloka menyoroti sejumlah potensi pelanggaran dalam proyek pembangunan Pelabuhan Kalibaru terutama dari sisi pembiayaannya. Untuk proyek ini Pelindo II telah menerbitkan obligasi berdenominasi dolar atau global bond senilai US$ 1,6 miliar.
Obligasi perdana Pelindo II yang diterbitkan pada April lalu ini dibagi dalam dua seri. Seri pertama senilai US$ 1,1 miliar dengan bunga bunga 4,25 persen. Seri kedua senilai US$ 500 juta dengan bunga 5,375 persen. Selain itu, Pelindo II juga mendapat pinjaman kerja dari luar negeri sebesar US$ 1,25 miliar.
Pembiayaan sebanyak ini perlu dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Pelindo II. Jika terjadi pelanggaran, akan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Makanya, Rieke meminta audit investigatif dilakukan menyeluruh, mencakup studi kelayakan, izin lingkungan, izin dari Otoritas Pelabuhan, serta pengadaan barang dan jasa selama pembangunan pelabuhan Kalibaru tersebut.
"Kami meminta agar BPK melakukan evaluasi mengenai potensi kerugian negara dari hal ini," ujar Rieke dalam pembicaraan dengan pimpinan BPK di Gedung BPK, Jakarta, Senin (16/11).
Anggota VII BPK Achsanul Qasasi mengatakan audit investigatif proyek Pelabuhan Kalibaru membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pasalnya proyek tahap pertama senilai Rp 25 triliun ini adalah proyek besar yang terdiri dari berbagai macam detail yang rinci. "Proyek ini luasnya 20 hektare dan ada di tengah laut, tiangnya saja ada 2.000 unit. Tapi karena ini adalah amanat Pansus akan kami jalankan," kata Achsanul.
