Presiden Jokowi Kerahkan 12 Menteri Tarik Investasi Asing
KATADATA - Presiden Joko Widodo menugaskan 12 menteri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi penghubung investasi dengan sejumlah negara. Tugas tambahan ini untuk menindaklanjuti investor yang kesulitan menanamkan modal yang sifatnya goverment to goverment (G to G).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengatakan penugasan yang lebih rinci ini diharapkan membuat investasi menjadi lebih mudah. “Banyak masalah bilateral, menyangkut bisnis, investasi, dan tourism. Negara sahabat suka bingung, siapa nih yang bisa dihubungi,” kata Rizal usai menghadiri DBS Asian Insight Conference 2015 di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Selasa, 24 November 2015.
Sementara itu, Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, dengan kebijakan ini, proses penyampaian investasi menjadi lebih mudah. Langkah tersebut juga bertujuan mendorong kerja sama ekonomi seperti perdagangan. “Presiden tugaskan menterinya untuk diplomasi ekonomi, untuk di-follow up agar ke depan lebih efektif.”
Agar berjalan lancar, BKPM mendukung menteri yang mendapat tugas khusus, misalnya menindaklanjuti investasi dari pengusaha asing atau swasta. Investor bisa menghubungi satu orang yang paham dengan baik atas minat investasinya. Misalnya, melalui menteri untuk investasi G to G atau perwakilan BKPM untuk swasta. (Baca juga: Saingi Vietnam, Pemerintah Dorong Pengembangan Kawasan Industri).
Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjadi penghubung dengan negara di Timur Tengah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil untuk Jepang, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjadi penghubung dengan Cina.
Sementara itu, untuk Amerika Serikat dan negara lain di benua Amerika diserahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia berbagi peran dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Kemudian, kawasan Eropa diamanatkan kepada Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan India diemban oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
