UNDP: BI Mesti Bantu Pemerintah Kurangi Pengangguran
KATADATA - Badan Pembangunan PBB (UNDP) meminta bank sentral berfokus membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran. Langkah ini perlu diutamakan di samping kewajiban BI dalam menjaga stabilitas moneter seperti pengendalian inflasi.
Hal tersebut penting dilakasanakan agar masyarakat menikmati pekerjaan layak sehingga memperoleh pemasukan yang pantas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. “Terutama dengan membuat situasi sektor perbankan pro investasi yang memperluas tenaga kerja,” kata Analis Pembangunan Manusia, SDGs, dan Pengentasan Kemiskinan UNDP Harry Seldadyo di kantornya, Jakarta, Selasa, 15 Desember 2015.
Soal lapangan pekerjaan ini memang menjadi catatan tersendiri bagi sejumlah lembaga dunia seperti Bank Dunia dan UNDP. Pasalnya, pengangguran di Indonesia meningkat dari 5,9 persen pada 2014 menjadi 6,2 persen tahun ini. Hal itu dipicu oleh rendahnya produktivitas industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Apalagi unit usaha tersebut hanya memberi pendapatan terbatas, seperti sektor konstruksi dan perdagangan.
Karena itu, sokongan BI terhadap program pemerintah dibutuhkan. “Saatnya otoritas moneter memberikan dukungan berupa kebijakan yang dapat mempengaruhi perbankan agar mau membiayai sektor-sektor yang memperluas tenaga kerja,” kata Harry. (Baca juga: Cegah PHK, Paket Kebijakan Ketujuh Pangkas Pajak Karyawan).
Lebih lanjut, UNDP menekankan kebijakan moneter BI harus mengimbangi kebijakan fiskal yang diambil Pemerintah. UNDP memuji proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berada di jalur tepat untuk meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Saat ini pemerintah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan dan lima persen untuk kesehatan.