Reshuffle Kabinet, Jokowi Didorong Perbanyak Menteri dari Profesional
KATADATA - Beberapa peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan keterlibatan kalangan profesional dalam kabinetnya. Perombakan atau reshuffle kabinet, yang kembali santer di ujung tahun ini, perlu dijadikan momentum untuk mengatasi permasalahan ekonomi, tidak sekadar mengakomodasi permintaan partai politik yang tidak profesional.
Peniliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan saat ini peningkatan kapasitas kementerian merupakan masalah utama. Oleh sebab itu, Presiden mesti memilih pembantunya dari kalangan profesional maupun profesional partai yang berpengalaman di bidangnya. (Baca: Beberapa Pos Menteri Ekonomi Dinilai Jadi Target Reshuffle).
“Ini penting karena ada isu bahwa reshuffle menjadi kesempatan buat beberapa parpol masuk (pemerintahan). Bila kabinet diisi elit partai yang tidak profesional, akan sulit meningkatkan kapasitas kabinet,” kata Syarief saat jumpa pers di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2015.
Syarif menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun Presiden dalam merombak susunan pembantunya mesti mempertimbangkan kemampuan menteri untuk mengejawantahkan visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla yang terangkum dalam Nawa Cita. Sehingga, ide besar Presiden bukan hanya konsep. Apalagi Jokowi tidak bisa bekerja sendiri.
Di kesempatan yang sama, peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Carunia Mulya Firdausy menyebutkan beberapa kementerian di bidang ekonomi pantas dievaluasi menjelang reshuffle. Dia menunjuk dua kementerian yang layak dipertimbangkan untuk disegarkan: Perindustrian dan Pertanian. (Baca pula: Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Jilid II, PAN Dapat Kursi Menteri).
Carunia berpendapat kedua kementerian tersebut gagal bersinergi dalam melakukan hilirisasi di bidang agro industri. Selain itu, dia juga mencatat jumlah serapan tenaga kerja di sektor pertanian semakin turun. Sebagai contoh, jumlah pekerja pada Agustus 2011 mencapai 39,3 juta orang, namun pada Agustus tahun ini hanya 37,7 juta orang.
