PHK Ribuan Karyawan, Pemerintah Panggil Manajemen Chevron
KATADATA - Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terkait rencana Chevron melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawannya di Indonesia. Langkah ini bertujuan meminimalisir dampak sosial dari kebijakan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Amerika Serikat tersebut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku hari ini telah menugaskan Direktur Jenderal Migas I.G.N. Wiratmaja dan Kepala Satuan Pelaksana Kegiatan Usaha Migas (SKK Migas) untuk memanggil manajemen Chevron Indonesia. Tujuannya mendapatkan informasi langsung mengenai kondisi terkini di Chevron. “Kami akan mendengar dulu apa yang terjadi di lapangan. Saya sudah tugaskan Dirjen Migas dan SKK Migas untuk melihat dan kami harus melakukan antisipasi apa,” katanya diJakarta, Kamis (14/1).
(Baca : Chevron PHK Ribuan Karyawan di Indonesia)
Sudirman menilai, keputusan Chevron melakukan PHK karyawannya itu merupakan tindakan korporasi. Jadi, pemerintah tidak bisa ikut campur terhadap keputusan tersebut. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan tindakan PHK itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika PHK tetap dilakukan, manajemen Chevron harus memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh karyawan. Hak karyawan tersebut harus dipenuhi untuk meminimalkan dampak sosial dari PHK.
Terus melorotnya harga minyak dunia hingga menyentuh level US$ 20-an per barel pekan ini, menurut Sudirman, memang membuat industri migas khususnya sektor hulu tertekan. Untuk menghadapi kondisi tersebut, beberapa kontraktor migas melakukan berbagai program efisiensi, termasuk PHK karyawan. Kebijakan itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. “Tren efisiensi dan pemangkasan itu terjadi dimana-mana. Bagaimanapun ini merupakan sesuatu yang dirasakan seluruh dunia,” katanya.
Meski begitu, Sudirman meminta Chevron memenuhi target produksi dan produksi minyak siap jual (lifting) yang sudah ditetapkannya bersama pemerintah Indonesia. Chevron Indonesia memang menjadi salah satu andalan lifting minyak di Indonesia. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, PT Chevron Pacific Indonesia menjadi penyumbang terbesar target lifting minyak secara nasional, yaitu 247,95 ribu barel per hari (bph). Adapun target lifting nasional tahun ini ditetapkan sebesar 830,04 ribu bph.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N. Wiratmaja Puja menganggap informasi mengenai PHK ribuan karyawan Chevron masih belum resmi. “Saya akan bertemu dengan pimpinan Chevron,” katanya.
