Pemerintah Cari Solusi Pendanaan untuk Program Listrik Desa
KATADATA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menginisiasi rapat koordinasi (rakor) lintas kementerian dan lembaga untuk mencari solusi pendanaan dan pelaksanaan Program Indonesia Terang (PIT) hari ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat keterjangkauan listrik (rasio elektrifikasi), khususnya daerah tertinggal serta penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini masih ada 12.659 dari total 74.754 desa di Indonesia belum mendapat akses listrik. Sekitar 65 persen dari desa yang belum teraliri listrik tersebut, terletak di enam provinsi kawasan Timur Indonesia. (Baca: ESDM Targetkan 54 Persen Pembangkit 35 GW Dibangun Tahun Ini)
Selama ini pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terdepan, perbatasan, dan pulau-pulau kecil dianggap tidak ekonomis secara bisnis. Sehingga tidak ada investor yang berminat membangun pembangkit listrik di daerah tersebut. Selain itu, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pendanaan juga merupakan tantangan lain yang dihadapi.
“Padahal jika listrik sudah masuk ke desa, akan menumbuhkembangkan perekonomian lokal. Kegiatan usaha berjalan, pendapatan masyarakat dan negara meningkat. Sehingga dapat terus menjadi daya gerak untuk perekonomian yang lebih luas,” ujar Sudirman dalam keterangan resminya, Selasa (8/3).
Perlu dukungan negara untuk menjembatani jurang (gap) perekonomian lokal ini. Sehingga listrik dapat dibangun secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk menutupi gap tersebut, skema yang bisa ditempuh antara lain melalui mekanisme penyediaan infrastruktur, Feed In Tariff (FIT), dan subsidi harga. Dana tersebut semacam viability gap fund untuk meningkatkan kelayakan ekonomi pembangunan listrik perdesaan. (Baca: Subsidi Listrik Dalam APBN-P 2016 Akan Naik, BBM Turun)
