Pemerintah Cari Solusi Masalah Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit
KATADATA - Ancaman berkurangnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik mendapat respons dari pemerintah. Saat ini pemerintah dan pelaku usaha batu bara dan pembangkit sedang mencari solusi mengenai hal ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pelaku usaha mengeluhkan harga batu bara yang rendah saat ini. Akibat harga jual yang dinilai tidak ekonomis ini, pengusaha batu bara semakin kesulitan menjalankan usahanya. Permasalahan ini akan berdampak pada pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Baik yang sudah ada saat ini, maupun yang akan dibangun.
Di sisi lain Sudirman juga mengakui bahwa harga yang rendah saat ini membuat pelaku usaha pembangkit listrik diuntungkan. Makanya pemerintah akan mempertemukan pengusaha batu bara dan pembangkit listrik untuk mencari solusi atas permasalahan ini. (Baca: Stok Batu Bara Tak Mencukupi Pembangkit Listrik 20 GW)
Pemerintah akan berupaya menentukan harga batubara terbaik yang bisa diterima semua pihak. "Kebijakannya harus ada keseimbangan harga. Harga baru yang ekonomis untuk perusahaan tambang dan perusahaan listrik," ujar Sudirman saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (10/3).
Pemerintah mengaku optimistis dengan langkah ini akan menemukan solusi yang bisa diterima kedua belah pihak. Karena menurutnya, masing-masing pihak memiliki kepentingannya dalam hal ini. Sehingga akan lebih mudah untuk mempertemukan dan mencari jalan keluarnya.
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia-Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) melakukan kajian mengenai permasalahan harga batu bara. Studi ini melibatkan dengan melibatkan lembaga konsultan multinasional PricewaterhouseCoopers (PWC). Selain terkait pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap, studi juga guna mengkaji masalah pendanaan dalam pengembangan program kelistrikan nasional.
President Director Advisory PWC Mirza Diran mengatakan hasil studi lembaganya menghasilkan sebuah kesimpulan. “Dengan mengacu pada harga komoditas saat ini, cadangan batubara nasional tidak cukup untuk memasok kebutuhan 20 GW untuk program kelistrikan 35 GW pada periode 25 - 30 tahun ke depan,” kata Mirza.
Permasalahan pasokan batu bara menjadi salah satu kekhawatiran pemerintah. Pasalnya dalam draf Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN) yang akan disahkan, batu bara masih memegang porsi terbesar dalam target bauran energi, yakni 30 persen pada 2025. Sisanya energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 23 persen, minyak 20 persen dan gas 22 persen.
Saat ini porsi batu bara dalam bauran energi nasional sudah sekitar 30 persen. Seiring dengan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 35 gigawatt (GW) porsinya ditargetkan sama. Porsi minyak yang sekarang menyumbang paling besar akan dikurangi dengan menambah kapasitas batu bara dan energi baru terbarukan. Makanya dalam rencana awalnya, pembangkit batu bara mendominasi proyek listrik 35 GW. (Baca: Pembangunan Pembangkit Listrik Batubara Akan Diperketat)
