SKK Migas: Dana Bagi Hasil Masela Kurang Efektif Bangun Maluku
KATADATA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menganggap dana bagi hasil (DBH) belum bisa efektif untuk membangun daerah di sekitar blok migas. Perlu adanya dana tambahan dari pengembangan blok migas yang dialokasikan khusus untuk pembangunan daerah.
Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi Selama ini pemerintah daerah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan. Sementara banyak daerah yang pendapatannya relatif kecil dan dinilai tidak cukup untuk modal pembangunan yang masif. Makanya, banyak daerah yang pembangunannya lambat dan terkesan tertinggal jauh dibandingkan beberapa daerah lainnya. (Baca: Pemerintah Godok Konsep Development Fund untuk Blok Masela)
Daerah ini seakan tidak mendapatkan porsi dari anggaran pemerintah pusat ( APBN). Hal ini, kata Amien, menandakan sistem keuangan negara yang berlaku saat ini tidak tepat dan kurang sempurna. Termasuk mekanisme pemberian DBH migas untuk daerah tersebut.
Menurut Amien perlu adanya dana tambahan yang didapat dari hasil pengembangan blok migas yang diharapkan dapat membantu penerimaan daerah. Dengan begitu bisa mempercepat pembangunan dan pengembangan di daerah sekitar blok migas tersebut. Seperti konsep dana dari pengembangan Blok Masela untuk membangun Maluku dan daerah sekitarnya yang sedang dikaji pemerintah.
“Ide dana khusus pembangunan Maluku adalah untuk menyempurnakan sistem keuangan negara yang berlaku. Khusus untuk daerah yang sangat tertinggal,” ujarnya kepada Katadata, Jumat (11/3). (Baca: Maluku Dapat Rp 5 Triliun dari Development Fund Blok Masela)
Dengan adanya dana ini, pemerintah daerah mendapat tambahan dana untuk bisa mengatasi ketertinggalannya dengan daerah lain. Harapannya, dengan dana dari pengembangan Blok Masela, pembangunan infrastruktur di Maluku dan Wilayah Timur Indonesia bisa lebih cepat.
