Ribuan Aturan Bermasalah, Jokowi: Menteri Jangan Asal Teken
KATADATA - Presiden Joko Widodo menilai ada banyak peraturan yang telah menghambat daya saing dan kemudahan berusaha di dalam negeri. Untuk itu, dia mengingatkan kepada seluruh menteri agar tidak sembarangan mengikuti keinginan bawahannya untuk menerbitkan aturan-aturan baru.
Presiden bahkan menyentil menteri yang kerap hanya meneken aturan dan regulasi yang disodorkan Direktur Jenderal (Dirjen) di kementeriannya. Praktik inilah yang menyebabkan saat ini ada ribuan peraturan yang bermasalah. "Disodori (aturan) dirjennya langsung teken. Ini yang harus kita berantas," kata Jokowi dalam rapat kerja dengan semua pejabat eselon I Kementerian dan Lembaga di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta, Selasa (22/3).
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jokowi menyebut saat ini total ada 42 ribu aturan pemerintah. Selain itu, ada 3 ribu peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Alhasil, Jokowi melihat, saat ini pemerintah terjerat oleh aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Ujung-ujungnya, para pejabat atau pengambil kebijakan banyak terjerat kasus hukum gara-gara banyaknya aturan tersebut.
(Baca: Bulan Ini, Pemerintah Rilis Banyak Aturan Kemudahan Berusaha)
“Sudah berapa banyak menteri kita yang terjerat korupsi, Bappeda, sekjen, irjen, sudah termasuk. Karena memang kita terlalu banyak aturan,” kata Jokowi. Karena itulah, Presiden meminta para pejabat eselon I di kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi membuat peraturan baru. Sedangkan peraturan yang sudah ada dapat disederhanakan. Dengan begitu, pengambilan dan pelaksanaan keputusan lebih cepat.
