SKK Migas Sudah Punya Acuan Insentif untuk Inpex di Blok Masela
KATADATA - Pemerintah belum bisa memutuskan insentif apa yang akan diberikan kepada Inpex Corporation dalam menindaklanjuti rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) Blok Masela. Pasalnya Inpex belum mengajukan usulan insentif apa saja yang diinginkan.
Kepala Humas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Elan Biantoro mengakui perlunya insentif bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Insentif bertujuan untuk menggairahkan iklim investasi migas, mengingat pengelolaan wilayah kerja migas memiliki risiko tinggi. (Baca: Tak Akan Hengkang, Inpex Disebut Minta Insentif di Blok Masela)
Selama ini pemerintah memberikan insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sesuai dengan kriteria lapangan migas yang dikelola kontraktor. Ada beberapa insentif yang dijelaskan Elan, misalnya pembebasan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri atau Domestik Market Obligation (DMO) holiday.
Bisa juga dengan pemberian Investment Credit (IC) atau hak untuk meminta ganti rugi kepada pemerintah dengan persentase tertentu, atas nilai investasi yang berhubungan langsung dengan pembangunan fasilitas produksi. Inpex sudah pernah mengajukan insentif IC untuk Blok Masela. Usulan ini baru akan didiskusikan dengan SKK Migas.
"Ditambah lagi beberapa (insentif) yang dari rekomendasi Komite Eksplorasi Nasional (KEN). Mengenai banyak hal, mengenai pajak juga split (pembagian hasil)," ujar Elan kepada Katadata, Senin (28/3). (Baca: Rizal Ramli: Banyak yang Antri Kalau Inpex Kabur dari Masela)
Menurut Elan, SKK Migas sudah memiliki acuan insentif yang dibutuhkan untuk Blok Masela. Daftar insentif ini mengacu pada penghitungan aspek evaluasi bawah tanah (subsurface) dan permukaan (surface). Masalahnya, lembaga ini tidak punya kewenangan untuk memutuskan insentif tersebut. Daftar ini pun telah disampaikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
