Panama Papers Dorong Negara Maju Waspadai Kejahatan Pajak
Heboh dokumen Panama Papers telah mendorong negara-negara maju di seluruh dunia untuk lebih peduli terhadap praktik kejahatan pajak internasional. Meski sebelumnya tak diagendakan, persoalan ini pun menjadi salah satu pokok bahasan dalam pertemuan musim semi para menteri keuangan dan gubernur bank sentral anggota Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) di Washington D.C., Amerika Serikat, awal pekan ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menyatakan, Panama Papers telah membuka mata para pemimpin negara-negara maju bahwa transaksi keuangan internasional sangat memungkinkan disalahgunakan untuk menghindari pajak dan menyembunyikan identitas para pelakunya. Hal tersebut sebenarnya telah menjadi kehawatiran banyak negara sejak lima tahun lalu.
Karena itulah, kelompok negara-negara G-20 memanfaatkan momen pertemuan musim semi tersebut untuk membahas perkembangan implementasi Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEoI).
(Baca: Masuk Panama Papers, Ketua BPK: Diminta Anak Buat Perusahaan)
Sekadar informasi, BEPS adalah strategi perencanaan pajak (tax planning) yang memanfaatkan ketimpangan dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan domestik untuk menyembunyikan atau mengalihkan keuntungan suatu usaha ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Sedangkan AEoI adalah sebuah sistem yang mendukung pertukaran informasi rekening wajib pajak antarnegara. Melalui sistem ini, wajib pajak yang membuka rekening di negara lain akan langsung terlacak oleh otoritas pajak negara asalnya.
Dalam pertemuan musim semi itu, menurut Suahasil, Panama yang sebelumnya menyatakan ikut AEoI akhirnya mempertegas komitmen tersebut. Negara lain yang belum secara eksplisit menyatakan komitmennya adalah Bahrain. “Kami menghormati untuk tidak menyebut satu negara tertentu. Tapi dari dua negara yang belum menyatakan secara eksplisit ikut AEoI, yaitu Bahrain dan Panama,” katanya dalam konferensi pers mengenai hasil pertemuan yang diikuti Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro tersebut, Jumat (22/4). “Presiden G20 dari Cina mengatakan, Panama sudah akan komitmen ikut.”
(Opini: Panama Papers dan Ketidakadilan Sistem Pajak)
