PPATK Lima Negara Buru Pejabat di Panama Papers
Dokumen Panama Papers terus menjadi sorotan publik sejak Konsorium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) membukanya pada awal bulan ini. Yang paling membetot perhatian yakni bila nama-nama dari bocoran data firma hukum Mossack Fonseca, Panama itu menyangkut pejabat publik di penjuru dunia, termasuk Indonesia.
Tak hanya media dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang mengawal kasus ini, pemerintah pun aktif meresponsnya. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan membentuk satuan tugas untuk menelisik keterkaitan nama-nama dalam dokumen tersebut, terutama yang berhubungan dengan pembayaran pajak. Terakhir, Direktorat Pajak memanggil Harry Azhar Azis. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan itu diminta memberi keterangan atas Sheng Yue International Limited, perusahaan milikinya yang terdaftar di British Virgin Island. (Baca: Masuk Panama Papers, Ketua BPK: Diminta Anak Buat Perusahaan).
Panama Papers pun menjadi perhatian istana. Pekan lalu, Kantor Staf Presiden mengumpulkan pemimpin penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membahas masalah tersebut. Bahkan, sehari setelah dokumen tersebut menyebar ke seantero dunia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transasksi Keuangan telah membentuk tim khusus. “Kami menelusuri empat kategori, termasuk Panama Papers,” kata Wakil Kepala PPATK Agus Santoso kepada Katadata, Jumat pekan lalu.
Menurutnya, tim di PPATK terkonsentrasi pada beberapa pokok. Misalnya, dengan Direktorat Pajak bekerja sama menelisik Pama Papers untuk menelusuri potensi penghindaran pajak. Lalu, ada pula tim yang bergandengan dengan KPK untuk melihat aliran transaksi lebih jauh yang bisa ditindaklanjuti. Selain itu, bekerja sama dengan Kejaksaan Agung khusus untuk berburu para buron, terutama yang menggondol uang negara, di luar negeri.
Tak hanya dengan lembaga di dalam negeri, PPATK juga menjalin hubungan dengan institusi sejenis dari berbagai negara, misalnya, Suspicious Transaction Reporting Office (STRO). Dengan PPATK Singapura itu telah dibuat nota kesepahaman (MOU). “Sudah membangun joint efforts dengan PPATK Australia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura untuk menelisik hal ini,” ujarnya.
Sebagai langkah konkrit, PPATK kelima negara itu telah berembug terkait strategi membongkar kemugkinan skandal yang menyeret pejabat negara dalam Panam Papers. Untuk itu, minus delegasi Singapura, mereka membahasnya selama tiga hari di Medan, Sumatera Utara, pekan lalu. (Baca juga:PPATK Temukan Modus Transaksi dalam Panama Papers).
Sebelumnya, khusus nama-nama di dalam negeri, Agus mengatakan lembaganya sudah mulai meneiliti yang terkait temuan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM). Selain itu, juga yang berhubungan dengan data Laporan Hasil Analisis PPATK. “PPATK sudah tahu bahwa Panama, British Virgin Island, dan CI adalah tax haven dan sudah pernah menemukan modus transaksi ke Panama,” kata Agus kepada Katadata, Rabu, 6 April 2016.
