Terkendala Implementasi, Paket Kebijakan Sulit Dorong Ekonomi
Ekonomi kuartal pertama hanya tumbuh 4,92 persen biarpun telah “digempur” selusin paket kebijakan. Menurut sejumlah ekonom, hal itu lantaran realisasi dari paket ekonomi kurang maksimal. Padahal, semestinya dampak sejumlah insentif itu sudah terasa enam bulan sejak diluncurkan.
Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, misalnya, melihat implementasi paket kebijakan yang minim berdampak pada rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,57 persen masih didukung oleh belanja pemerintah yang naik 158 persen dibanding kuartal satu 2015. Bukan dari swasta. PMTB merupakan pengeluaran barang modal untuk investasi.
Padahal, aturan detail diperlukan untuk melaksanak paket kebijakan. Panduan teknisnya pun belum terbentuk. Efeknya, kata Lana, dampak kebijakan terus mundur, yang lazimnya mulai dirasakan dunia usaha setengah tahun kemudian. (Baca: Jokowi Akui Implementasi Paket Kebijakan XII Belum Berjalan).
Hal senada disampaikam ekonom Maybank Juniman. Paket kebijakan semestinya diselaraskan dengan aturan di daerah. Sebab, pelaksanaanya dilakukan di otoritas bawah. Lambannya dampak paket kebijakan karena belum ada keselarasan dengan sejumlah aturan teknis. Selain itu, minim sosialisasi ke level bawah.
Untuk bisa memaksimalkan pengaruhnya, kementerian terkait perlu cepat mereformasi aturan yang berkaitan dengan paket kebijakan. “Seharusnya paket kebijakan keluar langsung di-review. Jangan tunggu lama-lama. Langsung ditunjuk siapa yang memonitor. Bagi dunia usaha yang penting implementasi secara secepat,” tutur Juniman, Rabu, 11 Mei 2016.
