Permintaan Lemah, BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Bank Indonesia (BI) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2016 menjadi 5 persen hingga 5,4 persen. Sebelumnya, otoritas moneter ini memperkirakan ekonomi tahun ini bisa tumbuh 5,2 persen sampai 5,6 persen. Alasannya, permintaan di dalam negeri yang terdiri atas konsumsi masyarakat dan investasi swasta belum menunjukan perbaikan hingga kuartal I-2016.
Gubernur BI Agus Martowardojo menjelaskan, proyeksi itu berdasarkan kondisi ekonomi di dalam dan luar negeri saat ini. Perlambatan ekonomi global bukan hanya dipicu oleh negara maju, melainkan juga negara-negara yang pasarnya tengah berkembang (emerging market). Tak heran, selain negara-negara maju, sejumlah negara berkembang juga menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya.
Di dalam negeri, BI melihat pertumbuhan ekonomi hingga kuartal I-2016 terlihat cukup kuat. Namun, jika ditelaah lebih jauh, pertumbuhan konsumsi domestik belum terlalu baik. “Kondisi investasi juga masih menunjukan belum kuat,” kata Agus seusai Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis (19/5).
Dewan Gubernur BI Perry Warjiyo juga menunjuk, rendahnya permintaan investasi dan konsumsi domestik sebagai penyebab pertumbuhan ekonomi tidak maksimal pada kuartal I lalu. Padahal, pemerintah sudah memberikan stimulus fiskal dan mempercepat reformasi struktural melalui 12 paket kebijakan ekonomi.
(Baca: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2016 Meleset di Bawah Target)
Dari sisi BI, juga sudah berupaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Caranya agresif menurunkan suku bunga acuan BI Rate selama tiga bulan berturut-turut di awal tahun ini menjadi 6,75 persen.
“Stimulus fiskal untuk meningkatkan investasi di sektor publik infrastruktur, belum mampu mendorong investasi swasta karena permintaannya belum meningkat,” kata Perry. Ada banyak faktor penyebab, yang salah satunya adalah persepsi bisnis. Selain itu, permintaan konsumsi juga belum naik.
Untuk mendongkrak permintaan kredit, Agus menyatakan, ada tiga kebijakan yang akan dikeluarkan BI. Pertama, pelonggaran rasio kredit terhadap nilai agunan (loan to value/LTV). Jika rasio kredit bermsalah (NPL) suatu bank di bawah lima persen, misalnya, bisa diberikan pelonggaran batasan LTV. Dengan begitu, permintaan kredit diharapkan meningkat.
