Konsumsi Lemah, Menkeu Turunkan Target Pertumbuhan Ekonomi
Menteri Keungan Bambang Brodjonegoro mulai pesimistis target pertumbuhan ekonomi tahun ini dapat tercapai. Penyebabnya, hingga kini konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi, masih lemah. Alhasil, ekonomi tahun ini diperkirakan hanya tumbuh 5,1 persen, lebih rendah dibandingkan target sebesar 5,3 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.
Menurut dia, lemahnya konsumsi rumah tangga terlihat dari penjualan ritel yang masih rendah. Dalam catatannya, penjualan ritel, seperti pakaian di Pasar Tanah Abang, Jakarta, misalnya, ataupun barang elektronik di kawasan Mangga Dua, menurun dibandingkan tahun lalu. Secara keseluruhan, dia mencatat penurunan penjualan ritel tahun ini.
Namun, Bambang masih mengkaji kemungkinan beralihnya penjualan ritel melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Kajian ini akan dipercepat guna menentukan kebijakan perpajakan, sehingga ada keadilan antara pedagang riil dan dalam jaringan (daring) atau online.
(Baca: Menteri Keuangan Yakinkan DPR Tingkat Konsumsi Makin Membaik)
Karena itu, Bambang pesimistis target pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,1 persen tahun ini dapat tercapai. Meskipun konsumsi rumah tangga bakal didukung oleh kenaikan permintaan saat bulan Ramadan, perayaan Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
“Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,1 persen, target yang sangat berat. Kemungkinan hanya lima persen,” kata dia saat Rapat Kerja dengan Komisi Keuangan (XI) di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (7/6) malam.
Dari sisi konsumsi pemerintah, Bambang masih meyakini adanya peningkatan terutama investasi infrastruktur. Sektor tersebut akan menjadi jalur utama pendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, dia optimistis target pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar enam persen tahun ini bisa tercapai.
Sayangnya, peningkatan investasi pemerintah di bidang infrastruktur tersebut belum mampu mendorong swasta melakukan hal yang sama. Bahkan, Bambang mengakui, 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis pemerintah sejak September tahun lalu, belum berdampak pada peningkatan investasi ataupun ekspansi swasta.
